Kolombia kembali dilanda mogok nasional

Serikat pekerja dan mahasiswa Kolombia akan menggelar pemogokan nasional pada Rabu (4/12) di tengah pembicaraan antara pemimpin protes dan pemerintah mengenai kebijakan sosial dan ekonomi Presiden Ivan Duque. Ini merupakan kali ketiga aksi serupa diadakan

Demonstrasi di Kolombia telah berlangsung sekitar dua pekan, mendorong Presiden Duque mengumumkan dialog nasional terkait isu-isu sosial. 

Unjuk rasa, meski sebagian besar berlangsung damai, telah mengakibatkan kerusakan pada puluhan stasiun angkutan umum dan pemberlakuan jam malam di Kota Cali dan Bogota.

Komite Pemogokan Nasional memiliki sejumlah tuntutan terhadap pemerintah, termasuk menolak kenaikan usia pensiun dan pemotongan upah minimum bagi kaum muda. Presiden Duque membantah mendukung isu tersebut.

Selain itu, para pemrotes memiliki tuntutan yang luas bahwa pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan pembunuhan para aktivis HAM, memberi lebih banyak dukungan bagi mantan pemberontak sayap kiri yang didemobilisasi berdasarkan kesepakatan damai dan pembubaran polisi antihuru hara ESMAD, yang oleh mereka dituduh melakukan kekerasan.

Meski tetap melakukan pemogokan, namun Serikat Buruh Sentral yang merupakan serikat pekerja terbesar di negara itu mengatakan bersedia bernegosiasi dengan pemerintah dalam pekan ini. Mereka dijadwalkan bertemu pada Kamis (5/12).

Para pengunjuk rasa di Bogota dilaporkan akan melakukan pawai dari tujuh lokasi di seluruh kota sebelum akhirnya berkumpul di Bolivar Plaza, di depan kongres dan dekat dengan istana presiden.

Namun, wali kota telah menutup alun-alun tersebut untuk melakukan persiapan Natal. Para pemrotes diminta untuk tidak berkumpul di sana.

Lima orang tewas sehubungan dengan demonstrasi di Kolombia, yang dimulai pada 21 November dan terjadi bersamaan dengan protes di sejumlah negara Amerika Latin lainnya.

Pemerintah telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan tertentu, termasuk menahan diri untuk tidak melibatkan ESMAD. 

Sumber : Reuters