MK bubarkan partai yang nominasikan Putri Thailand sebagai PM

Mahkamah Konstitusi Thailand pada Kamis (7/3) memerintahkan pembubaran Partai Thai Raksa Chart yang sempat mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana sebagai calon perdana menteri dalam pemilu 24 Maret 2019.

Pemilu itu merupakan yang pertama yang digelar sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 2014.

Pembubaran Partai Thai Raksa Chart yang terjadi hanya dua pekan sebelum pemilu dinilai merupakan hambatan besar bagi partai oposisi yang ingin mengalahkan partai yang bersekutu dengan junta militer.

"Pengadilan telah memerintahkan agar partai dibubarkan," kata Hakim Taweekiet Meenakanit dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, MK Thailand juga melarang sejumlah petinggi partai untuk terjun ke dunia politik selama satu dekade.

Thai Raksa Chart adalah salah satu dari sejumlah partai yang setia terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Shinawatra merupakan rival pemerintah junta militer pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha.

Partai-partai oposisi menyatakan pencalonan Prayuth, dikombinasikan dengan UU pemilu yang memungkinkan junta memilih siapa yang menduduki kursi Senat, dapat menghasilkan pemerintahan yang memperluas genggaman militer di Thailand.

Pemimpin Partai Thai Raksa Chart Preechapol Pongpanich yang terlihat muram, mengatakan kepada wartawan di luar pengadilan bahwa partainya menerima keputusan MK.

"Kami semua memiliki niat baik untuk negara," jelasnya.

Sejumlah pendukung partai terlihat menangis, mengatakan mereka akan beralih dan memilih partai pro-Thaksin lainnya.

Komisi Pemilu Thailand mendukung pembubaran partai tersebut, mereka menganggap tindakan pencalonan anggota keluarga kerajaan itu sebagai tindakan yang melanggar konstitusi.

Putri Ubolratana melepaskan gelar kerajaan pada 1972 tetapi masih secara resmi diperlakukan sebagai anggota senior keluarga kerajaan yang sangat dihormati di Thailand.

Raja Thailand sangat menentang pencalonan kakak perempuannya itu. Raja bahkan mengeluarkan perintah kerajaan yang mendeklarasikan bahwa pencalonan kakaknya merupakan langkah yang tidak pantas.

Komisi Pemilu pun dengan cepat mendiskualifikasi pencalonan Putri Ubolratana.

Meski Thai Raksa Chart bukan partai pro-Thaksin terbesar, membubarkannya akan melemahkan strategi pendukung Thaksin yang berupaya menerjunkan beberapa partai terpisah ke pemilu dengan harapan merebut lebih banyak kursi untuk para loyalis sang mantan PM.

Partai-partai yang selaras dengan kebijakan populis Thaksin telah memenangkan setiap Pemilu Thailand sejak 2001. 

Namun, perubahan UU pemilu telah secara efektif menipiskan suara rakyat, dalam upaya yang menurut para loyalis Thaksin bertujuan untuk menghilangkan pengaruhnya di pemerintahan.

Partai pro-Thaksin yang utama, Pheu Thai, akan dibatasi dalam kursi daftar partai yang akan menduduki DPR. 

Oleh sebab itu, Thai Raksa Chart dan partai sekutu lainnya dibentuk untuk menuai manfaat yang diberikan kepada partai-partai kecil.

"Thai Raksa Chart dikerahkan untuk menduduki kursi daftar partai untuk memperkuat Pheu Thai," tutur Thitinan Pongsudhirak, ilmuwan politik di Chulalongkorn University.

Thaksin hidup di pengasingan untuk menghindari hukuman korupsi yang menurutnya bermotivasi politik.

Sang putri, yang melanggar tradisi kerajaan dengan mencoba memasuki dunia politik, kini sekarang sedang berada di Jerman, menurut unggahannya di Instagram.

"Ini adalah keputusan yang sangat menyedihkan," kata sang putri, menjawab para pendukung yang memberi tahu dia tentang berita tersebut di kolom komentar Instagram.

Sumber : Reuters