Organisasi Kerja Sama Islam kutuk serangan teror Christchurch

Merespon serangan teror di Christchurch, Selandia baru, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar Konferensi Tingkat Menteri Darurat bertajuk "OIC Open Ended Executive Committee Emergency Ministerial Meeting On The Recent Terrorist Attack Against Two Mosques In New Zealand And Countering Hatred Against Muslims" pada Jumat (22/3) di Istanbul, Turki.

KTM Darurat OKI didahului dengan pertemuan pada level pejabat tinggi pada Kamis (21/3).

Turki bertindak sebagai pimpinan sidang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Eksekutif dan Islamic Summit OKI pada periode ini.

Pertemuan menyepakati dokumen Final Communique yang mengecam aksi teror di Christchurch seraya menekankan solidaritas dan dukungan kepada Selandia Baru untuk menuntaskan proses hukum bagi pelaku teror.

Dokumen juga meminta komunitas internasional untuk menginisiasi dan mendukung upaya pencegahan intoleransi, diskriminasi, dan stereotip negatif, pengucilan, serta stigmatisasi negatif terhadap muslim.

Untuk dampak yang lebih luas, negara anggota OKI juga sepakat untuk bekerja sama dengan PBB dan Uni Eropa untuk lakukan pemantauan terhadap isu Islamofobia serta melaksanakan dialog konstruktif yang diharapkan dapat memperkuat toleransi, harmoni antaragama, dan budaya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali mengecam aksi terorisme yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru.

"Indonesia mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Christchurch, Selandia Baru," tegas Menlu Retno di Istanbul, Turki, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id.

Kecaman tersebut merupakan satu dari tujuh butir pernyataan utama Menlu RI dalam KTM Darurat OKI.

Dalam pesan kedua, Menlu Retno menegaskan kecaman terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh senator Australia Fraser Anning.

Anning mendapat kecaman keras atas pernyataannya yang menyebutkan adanya hubungan antara imigrasi warga muslim dan kekerasan yang terjadi di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood.

"Penyebab sebenarnya dari pertumpahan darah hari ini adalah program imigrasi yang memungkinkan kaum fanatik muslim untuk bermigrasi ke Selandia Baru," katanya dalam sebuah pernyataan pada Jumat (15/3).

Menlu menilai pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab, menyakitkan, dan ofensif.

Selanjutnya dalam pernyataan ketiga, menlu menyampaikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Indonesia dan Kuwait telah menginisiasi press statement DK PBB yang mengecam keras penyerangan yang merenggut 50 nyawa itu.

Keempat, Menlu RI menyampaikan bahwa serangan di Christchurch mengingatkan seluruh masyarakat di dunia bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap terorisme.

Menurut menlu, serangan di Christchurch juga menunjukkan kurangnya pemahaman publik yang menganggap Islam sebagai agama yang damai. 

"Kita harus mencegah agar pemikiran clash of civilizations tidak terjadi," tutur Menlu Retno. 

Kelima, Indonesia menyampaikan bahwa OKI harus memperkuat nilai-nilai toleransi. Menlu menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dibangun di atas fondasi toleransi yang kuat. 

Keenam, Menlu RI menuturkan bahwa OKI perlu meningkatkan upaya mempromosikan dialog antaragama. 

Dalam poin ketujuh, Menlu Retno menggarisbawahi OKI harus bersatu dalam menangani tantangan umat muslim, termasuk penindasan yang terus terjadi terhadap bangsa Palestina.

Selain tujuh butir pernyataan tersebut, Menlu Retno mengingatkan agar OKI meningkatkan komitmen untuk menggunakan OIC Contact Group for Peace and Dialogue sebagai platform untuk menangani Islamofobia dan bentuk diskriminasi lain yang dihadapi muslim di seluruh dunia.

Selain anggota OKI, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters juga hadir dalam KTM Darurat OKI tersebut.

Dalam pernyataannya Menlu Peters menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Selandia Baru berduka dan mengecam serangan teroris di Christchurch. Dia juga menghargai dukungan dan solidaritas yang dunia Islam tunjukkan bagi Selandia Baru. 

Menlu Peters memaparkan sejumlah langkah yang telah dan akan diambil pemerintahnya, termasuk memperketat aturan kepemilikan senjata api.