Pascapenculikan 5 WNI, RI minta Malaysia perkuat keamanan laut

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya terhadap penculikan lima WNI anak buah kapal (ABK) di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, pada Kamis (16/1).

Pada Selasa (21/1), Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa kelima WNI yang bekerja di kapal ikan milik Malaysia itu diculik oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah Indonesia sangat khawatir terhadap situasi keamanan di perairan Sabah. Kemarin, Kemlu RI memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zainal Abidin Bakar dan kuasa usaha dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta untuk menyampaikan mengenai penculikan lima WNI tersebut," tutur Menlu Retno di Kemlu RI, Jakarta, pada Kamis (23/1).

Menlu Retno menuturkan, sejak 2016 terdapat 44 WNI yang diculik dalam kasus 13 kasus penculikan yang mayoritas terjadi di perairan Sabah.

"Oleh karena itu, kita sudah sampaikan pesan kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan di perairan yang merupakan wilayah mereka tersebut," ujar dia.

Lebih lanjut, Menlu Retno menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kerja sama trilateral terkait keamanan perairan. Dia meminta seluruh pihak untuk berkomitmen menjaga wilayah perairan masing-masing.

Selain itu, Retno mengimbau agar para pemilik kapal di Malaysia taat terhadap aturan yang diberikan otoritas Malaysia dan menjaga keselamatan para ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal mereka.

"Para pemilik kapal juga harus mengindahkan aturan-aturan yang diberikan otoritas Malaysia. Kalau tidak, peristiwa ini akan terulang kembali," sambung dia.

Kelima WNI yang diculik dibawa ke markas Abu Sayyaf di wilayah Sulu, Filipina. Oleh sebab itu, Indonesia berkoordinasi dengan otoritas Filipina dalam merencanakan upaya pembebasan para sandera.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha menyebut bahwa pemerintah Malaysia sebenarnya telah menerapkan jam malam bagi nelayan yang ingin melaut di perairan Sabah. Namun, masih banyak nelayan yang melanggarnya dan nekat berlaut.

"Memang sudah ada larangan dari otoritas Malaysia, untuk itu, Menlu Retno juga minta para pemilik kapal bertanggung jawab menjaga keamanan ABK mereka, yang mayoritas WNI," jelas dia pada Kamis.

Judha mencatat, sekitar 1.000-1.500 WNI bekerja sebagai ABK di kapal-kapal ikan milik Malaysia.

Indonesia, tambahnya, meminta otoritas Malaysia untuk mengintensifkan patroli laut sehingga kapal-kapal yang melanggar jam malam dapat dihukum.

"Kita ingin patroli itu juga dilakukan saat malam hari karena kasus penculikan sering terjadi pada malam hari," kata dia. "Yang terbaru, kasus penculikan lima WNI itu terjadinya juga pukul 20.00."

Komitmen Malaysia

Dubes Zainal menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dan perwakilan Kedubes Filipina untuk membahas upaya memperkuat koordinasi terkait keamanan di perairan Sulu dan Sabah.

"Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah meninjau mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) terkait kerja sama trilateral kami sehingga tindakan yang lebih efektif dapat diambil," tutur dia di Kemlu RI pada Kamis.

Selain itu, Dubes Zainal menuturkan, pemerintah Malaysia akan mempertegas imbauan agar kapal-kapal ikannya tidak memasuki daerah yang rawan terjadi penculikan.

Zainal menyampaikan penyesalannya atas kasus penculikan lima ABK WNI oleh Abu Sayyaf.

"Kami sedih situasi tersebut terulang kembali. Malaysia berkomitmen mencoba menyelesaikan masalah ini," ungkap dia.