Ribuan orang di Armenia demonstrasi setelah perjanjian gencatan senjata

Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi antihuru-hara di ibu kota Armenia setelah Azerbaijan mengklaim kemenangan dalam serangan 24 jam di wilayah sengketa Nagorno -Karabakh.

Ratusan pengunjuk rasa melemparkan botol dan batu ke arah polisi yang menjaga gedung-gedung pemerintah dan memecahkan jendela-jendela di Lapangan Republik kota Yerevan pada Rabu (20/9) malam ketika mereka menyuarakan kemarahan atas cara pemerintah menangani krisis ini, yang telah menghasilkan perjanjian gencatan senjata yang mencakup ketentuan-ketentuan bagi penduduk setempat. Pemerintah Armenia akan membubarkan militernya.

Mereka juga mengkritik apa yang mereka lihat sebagai kegagalan Rusia – yang menjadi perantara gencatan senjata dan memiliki pasukan penjaga perdamaian di sana sejak tahun 2020 – dan negara barat dalam melindungi kehidupan etnis Armenia.

Petugas menggunakan granat kejut dan melakukan penangkapan saat mereka melindungi gedung-gedung resmi, sementara ribuan pengunjuk rasa mengibarkan bendera wilayah separatis dan memblokir jalan utama. Para pengunjuk rasa meneriakkan “Artsakh, Artsakh, Artsakh!” – nama Armenia untuk Nagorno-Karabakh – dan “Nikol adalah pengkhianat!” mengacu pada perdana menteri Armenia, Nikol Pashinyan. Seorang petugas polisi mengalami cedera kepala.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam, presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, mengatakan serangan itu telah “memulihkan kedaulatan” dan memuji tentaranya karena berhasil membuat para pejuang Armenia setempat “menyerah sepenuhnya”. 

Perkiraan jumlah korban tewas dalam serangan hari Selasa berkisar antara puluhan hingga ratusan. Gegham Stepanyan, ombudsman hak asasi manusia di wilayah tersebut, mengatakan setidaknya 10 warga sipil termasuk di antara korban tewas, lima di antaranya adalah anak-anak.

Aliyev mengatakan tampaknya warga Armenia setempat dari Karabakh “lupa bahwa mereka tinggal di Azerbaijan” namun mengatakan tidak akan ada pembalasan terhadap penduduk setempat.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis (21/9) bahwa pasukan penjaga perdamaiannya telah menampung sekitar 5.000 penduduk Karabakh setelah mengevakuasi mereka dari daerah berbahaya, kantor berita Interfax melaporkan.

Namun, di Yerevan, pengunjuk rasa menyuarakan kekhawatiran bahwa Azerbaijan mungkin akan memulai kampanye pembersihan etnis. Beberapa orang percaya bahwa Armenia harus ikut serta dalam konflik tersebut.

“Jika kamu tidak berjuang, kamu tetap kalah. Kami kehilangan Artsakh dan kami kalah sekarang. Kami akan kehilangan wilayah lain di negara kami,” kata Akop Abgaryan, 31, seorang insinyur. “Jika kamu bertarung, mungkin kamu bisa menang.”

Abgaryan menambahkan bahwa beberapa teman dekatnya tewas dalam perang Karabkah kedua pada tahun 2020 ketika Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah kantong Armenia yang disengketakan. “Saya merasa tidak enak dengan kenyataan bahwa pemerintah saya tidak berbuat apa-apa saat ini,” katanya.

Pengunjuk rasa lainnya, Ramik Asateryan, juga mengatakan masyarakat akan siap untuk melawan: “Kami semua siap memberikan nyawa kami, namun kami tidak memiliki senjata atau sekutu.”

Pejabat Armenia berulang kali mengatakan bahwa tidak ada unit militer Armenia di Nagorno-Karabakh, dan Armenia tidak akan campur tangan dalam konflik tersebut.

Kekalahan di Karabakh meningkatkan tekanan domestik terhadap Perdana Menteri Pashinyan, yang telah menghadapi kritik pedas di dalam negeri karena memberikan konsesi kepada Azerbaijan sejak tahun 2020.

“Kami kehilangan tanah air kami, kami kehilangan rakyat kami,” kata pengunjuk rasa Sargis Hayats, seorang musisi berusia 20 tahun. Pashinyan “harus pergi, waktu telah menunjukkan bahwa dia tidak bisa memerintah. Tidak ada yang memberinya mandat agar Karabakh menyerah,” katanya.

“Saya datang ke sini hari ini karena masih ada sedikit harapan bahwa kita bisa menyelamatkan negara kita,” kata pengunjuk rasa Alexan Yesiyan, 47, seorang pejabat pendidikan. “Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan para pengkhianat yang mengendalikan kekuasaan di Armenia.”

Di ibu kota Azerbaijan, warga yang bergembira menyatakan harapan bahwa kesepakatan itu akan menandai kemenangan pasti dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. “Saya sangat senang dengan berita ini. Akhirnya perang berakhir,” kata Rana Ahmedova, 67 tahun, kepada Agence France-Presse.

Pada Rabu malam, Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan Azerbaijan telah menembaki posisinya di sepanjang perbatasan antara musuh bebuyutan tersebut. Pertempuran di perbatasan seperti ini sering terjadi.

Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya yang cukup besar telah berada di bawah kendali etnis Armenia sejak berakhirnya perang separatis pada tahun 1994, tetapi Azerbaijan mendapatkan kembali wilayah dan sebagian Nagorno-Karabakh selama pertempuran tahun 2020. Hal itu berakhir dengan gencatan senjata yang menempatkan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Nagorno-Karabakh.

Sekali lagi menyangkal tentara negaranya berada di daerah kantong tersebut, Pashinyan mengatakan dia mengharapkan pasukan penjaga perdamaian Rusia untuk memastikan penduduk etnis-Armenia di Karabakh dapat tinggal “di rumah mereka, di tanah mereka”.

Para pejabat di ibu kota regional, Stepanakert, dan di ibu kota Azerbaijan, Baku, mengonfirmasi bahwa para perwakilan akan bertemu di Yevlakh, Azerbaijan, pada hari Kamis untuk melakukan perundingan. Azerbaijan, yang menuntut pembubaran pemerintah daerah di Nagorno-Karabakh, mengatakan pembicaraan itu akan mencakup rencana reintegrasi wilayah tersebut ke Azerbaijan.

Pada hari Rabu, Vladimir Putin menolak kritik bahwa pasukan penjaga perdamaian Rusia hanya berdiam diri sementara Azerbaijan kembali mengobarkan konflik. “Pasukan penjaga perdamaian kami bekerja sangat aktif dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik,” katanya, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, di St Petersburg. “Mereka melakukan segala kemungkinan untuk melindungi penduduk sipil.”

Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengatakan kepada Aliyev untuk melindungi hak-hak etnis Armenia di wilayah tersebut dan “memastikan gencatan senjata penuh serta perlakuan yang aman dan bermartabat oleh Azerbaijan terhadap warga Armenia Karabakh”.

Turki, sekutu bersejarah Azerbaijan yang mayoritas penduduknya Muslim dan memandang Armenia yang sebagian besar beragama Kristen sebagai salah satu saingan regional utamanya, menyebut operasi tersebut “dapat dibenarkan”.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memediasi pembicaraan antara Baku dan Yerevan dalam beberapa bulan terakhir yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai abadi antara kedua musuh tersebut.

Gedung Putih pada Rabu mengatakan pihaknya prihatin dengan situasi kemanusiaan di Nagorno-Karabakh, sementara Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna memperingatkan risiko krisis ini meningkat menjadi perang habis-habisan antara Armenia dan Azerbaijan.

“Mengenai kemungkinan bahwa Armenia mungkin terlibat... Saya pikir kita perlu mengingatkan komunitas internasional untuk sangat waspada,” kata Colonna.