Seluruh menteri dari partai sayap kanan Austria mundur

Semua menteri dari Partai Kemerdekaan (FPO) Austria yang berhaluan sayap kanan mengundurkan diri. Pengunduran diri massal anggota kabinet ini membuat pemerintah dalam kekacauan.

Pemimpin FPO Heinz-Christian Strache, yang juga menjabat sebagai Wakil Kanselir Austria, mengundurkan diri pada pekan lalu setelah terlibat dalam video skandal korupsi.

Dalam video itu, Strache terlihat mengusulkan untuk menawarkan kontrak pemerintah kepada seorang perwakilan oligarki Rusia. Skandal itu terkuak pada Jumat (17/5), ketika rekaman dari 2017 itu disiarkan oleh media Jerman.

Pada Senin (20/5), sejumlah pejabat FPO mengancam akan melakukan pengunduran diri massal jika Menteri Dalam Negeri Austria Herbert Kickl juga dipaksa mengundurkan diri.

Pasalnya, Kanselir Austria Sebastian Kurz telah meminta agar Kickl dipecat pada akhir pekan lalu. Kurz menegaskan bahwa sebagai sekretaris jenderal FPO, Kickl juga harus bertanggung jawab atas skandal video Strache itu.

Strache mengundurkan diri pada Sabtu (18/5) dan Kurz mengatakan pemilu baru harus diadakan.

Para menteri dari FPO yang mengundurkan diri termasuk menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri transportasi, dan menteri sosial. FPO sendiri mengisi lebih dari setengah kabinet Austria.

Skandal video itu pecah pada waktu yang tidak tepat bagi FPO. Para pemilih di seluruh Uni Eropa akan melakukan pemungutan suara pada 23-26 Mei dalam Pemilu Parlemen Eropa. Sebelum skandal video itu pecah, FPO bahkan diyakini dapat meraih 20% suara dalam pemilu tersebut.

Bagaimana skandal terungkap?

Belum diketahui siapa yang merekam video itu dan tidak jelas juga siapa yang mengatur pertemuan. Diduga pertemuan itu terjadi di sebuah vila di Pulau Ibiza, Spanyol, pada Juli 2017, sebelum FPO bergabung dengan pemerintah baru Austria.

Video itu memperlihatkan Strache dan politikus FPO lainnya, Johann Gudenus, bersantai di sofa. Mereka berbicara dengan seorang wanita yang mengaku sebagai warga negara kaya asal Rusia yang ingin berinvestasi di Austria.

Dalam cuplikan video itu, perempuan tersebut menawarkan untuk membeli 50% saham di surat kabar Austria, Kronen Zeitung, dan mengganti posisi editorialnya untuk mendukung FPO.

Sebagai gantinya, Strache mengatakan dia bisa memberikan kontrak pemerintah, menjelaskan bahwa dia ingin membangun lanskap media seperti Viktor Orban.

Orban merupakan Perdana Menteri Hungaria, yang oleh para kritikus digambarkan sebagai pemimpin otoriter.

"Jika Anda mengambil alih Kronen Zeitung tiga pekan sebelum pemilu dan menempatkan kami di tempat pertama, maka kita dapat membicarakan segalanya," kata Strache dalam video tersebut.

Strache juga menyebutkan beberapa nama wartawan yang harus dikeluarkan dari surat kabar itu, dan mengganti mereka dengan lima orang baru yang dia pilih langsung.

Keruntuhan politik

Kanselir Kurz mengatakan partainya terkejut atas perilaku Strache, yang disebutnya melakukan pendekatan yang salah terhadap politik.

Menurut Kurz, skandal itu telah merusak reputasi internasional Austria. Dia menuntut penyelidikan penuh dan mengatakan video itu mungkin memiliki konsekuensi kriminal.

"Apa pun yang ilegal harus diklarifikasi," katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi Uni Eropa Margaritis Schinas mengatakan pihaknya menyimak dengan tidak percaya ketika seorang pemimpin partai politik menegosiasikan akses ke media dengan imbalan dana.

Di lain pihak, Rusia menepis segala tudingan dan membantah terlibat dalam skandal itu. "Ini adalah insiden yang tidak ada hubungannya dengan kami," kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov.