Austria jadi negara UE pertama yang atur vaksin Covid-19 dalam UU

Austria menjadi negara pertama Uni Eropa yang mewajibkan vaksinasi Covid-19 untuk semua orang dewasa. Kewajiban ini dibuat dengan sistem layaknya paspor untuk pergi ke tempat-tempat umum dan diatur di dalam undang-undang.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan kelompok-kelompok antivaksin.

Melansir Guardian pada Selasa (8/2), Majelis Tinggi Parlemen Austria, Bundesrat, memenangkan 47 dibandingkan 12 suara untuk mendukung mandat vaksinasi Covid-19. Peraturan ini bisa membuat warga berusia 18 tahun ke atas yang enggan divaksinasi terancam didenda €3.600 kecuali sedang hamil atau sakit parah.

Undang-undang yang ditandatangani Presiden Austria, Alexander Van der Bellen, ini sambut antusiasme di seluruh Eropa. Pangkalnya, negara-negara lain telah mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.

Langkah selanjutnya, setiap rumah tangga di Austria akan mendapatkan sosialisasi melalui pos hingga 15 Maret mendatang tentang aturan baru ini. Lalu, polisi akan mulai memantau status imunisasi seseorang melalui pemeriksaan tempat dan mengeluarkan denda €600 dan naik menjadi €3.600 jika terjadi ketidakpatuhan.

Mereka yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi pada batas waktu tertentu akan didenda secara otomatis.

Dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik ORF pada Kamis pagi, Menteri Kesehatan, Wolfgang Mückstein, tidak memberikan kepastian kapan tenggat terkait pemberlakuan undang-undang ini.

Ketika Austria telah mewajibkan vaksinasi, pemerintah koalisi konservatif-hijau Kanselir Karl Nehammer secara bersamaan melonggarkan pembatasan bagi yang tak divaksin. Penyempitan ruang gerak bagi yang tidak divaksin dicabut pada Senin.

Toko-toko, restoran, dan hotel di sebagian besar wilayah pun segera menerima pengunjung yang belum mendapat vaksin. Namun, tetap harus menunjukkan hasil tes negatif.

Profesor hukum konstitusional di Universitas Wina, Karl Stöger, mengatakan, meskipun undang-undang memiliki legalitas, tetapi tampaknya negara menyadari sejauh mana bisa memaksa warganya.

Stöger, yang telah menyarankan pemerintah dalam penanganan pandemi, mengatakan, ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi Austria masih bisa menghalangi menganulir regulasi mandat vaksin itu, terutama jika situasi endemik virus dengan tingkat rawat inap yang rendah sehingga tidak lagi membuat vaksinasi tampak penting.