Soal Palestina, Rusia dukung dan apresiasi Indonesia

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020, Indonesia kerap menyuarakan isu Palestina di pertemuan-pertemuan badan PBB tersebut.

Rusia, salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, menyatakan dukungan dan apresiasi mereka atas upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Palestina.

"Indonesia dan Rusia memiliki posisi yang hampir sama terkait persoalan Palestina. Kami benar-benar mendukung Indonesia yang mengangkat isu ini di DK PBB dan masyarakat luas," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam konferensi pers di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Rabu (10/4).

Dubes Vorobieva mengakui komunitas internasional kurang menyoroti isu kedaulatan Palestina. Menurutnya, persoalan Palestina cenderung tergeser oleh konflik lain yang sedang berlangsung seperti isu di Suriah.

Dia menyatakan bahwa delegasi Rusia dan Indonesia di DK PBB berinteraksi sangat erat dan saling berkonsultasi untuk mendiskusikan persoalan Palestina.

Dubes Rusia mengungkapkan keraguannya bahwa penyelesaian konflik Palestina dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Masalah ini sudah berjalan selama beberapa dekade. Meskipun saya memiliki keraguan bahwa isu ini dapat benar-benar diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi tentu saja sangat penting Indonesia konsisten mengangkat persoalan ini di komunitas internasional," kata dia.

Pada Mei 2019, Indonesia mendapat kesempatan untuk memegang keketuaan DK PBB. Isu Palestina akan menjadi salah satu topik yang diangkat dalam diskusi informal pada 9 Mei 2019. 

Diskusi tersebut akan mengambil tema pendudukan ilegal, khususnya dilihat dari aspek hukum dan kemanusiaan.

Isu Palestina sendiri merupakan salah satu dari lima prioritas Indonesia di DK PBB. Dalam diskusi publik pada Selasa (9/4) di Jakarta, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa RI akan konsisten mendorong persoalan kedaulatan Palestina agar terus berada dalam radar pembahasan DK PBB.