Soal RCEP, India belum beri kepastian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan 14 negara lainnya yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) masih menunggu kepastian India untuk ikut serta dalam blok perdagangan tersebut.

Dalam KTT RCEP, yang merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN pada awal November di Bangkok, para pemimpin dari 15 negara bernegosiasi mengenai 20 poin dan secara esensial menyelesaikan hampir seluruh isu terkait akses pasar.

Selanjutnya, para pemimpin negara meminta segera dilakukan legal scrubbing agar RCEP dapat ditandatangani pada 2020. RCEP sendiri terdiri dari 10 negara ASEAN dan enam negara mitra dagang yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru dan Australia.

Dari seluruh negara yang terlibat dalam RCEP, hanya India yang belum menyepakati poin-poin kerja sama yang ditawarkan dalam perjanjian tersebut.

"Di pernyataan bersama para pemimpin negara, disebutkan bahwa India memiliki masalah signifikan yang masih belum terselesaikan. Seluruh negara yang berpartisipasi dalam RCEP akan bekerja bersama untuk menyelesaikannya. Keputusan akhir India akan tergantung pada kepuasan mereka atas resolusi dari masalah tersebut," jelas Retno dalam 'Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional' di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa (19/11).

Menlu Retno sendiri menyatakan belum mengetahui apakah India secara pasti akan bergabung dengan 15 negara lainnya dan turut menandatangani RCEP pada 2020.

Keputusan India akan berdampak signifikan bagi kelangsungan RCEP. Pasalnya, RCEP dengan New Delhi mencakup 32,2% PDB dunia, tetapi RCEP tanpa India hanya mencakup 29% PDB.

Selain itu, bersama India, total populasi RCEP adalah 47,4% dari populasi dunia.

"Namun, RCEP tanpa India hanya mencakup 29,6% populasi dunia," lanjut Retno.

Ketidakpastian India, tambahnya, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses finalisasi RCEP.

Selain RCEP, Retno menyebut bahwa di sela-sela rangkaian KTT ASEAN, Presiden RI Joko Widodo sempat bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

"Kedua pemimpin negara menegaskan komitmen bahwa Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreemen (IA-CEPA) akan diupayakan untuk diratifikasi pada akhir 2019 atau paling lambat awal 2020," kata Menlu Retno.

Dalam pertemuan terpisah di KTT ASEAN, Indonesia dan sejumlah negara Eropa membahas mengenai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Agreement (IEU-CEPA). Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menyatakan bahwa minyak kelapa sawit harus menjadi salah satu elemen negosiasi dalam IEU-CEPA.

"Kalau minyak kelapa sawit disingkirkan, itu akan berdampak bagi sekitar 16 juta orang yang bekerja atau terkait dengan industri sawit," ungkap dia.