Buruh: Penggerak dan masalah

Pada 3 Juli 1947, SK Trimurti dilantik menjadi Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin. Semula, ia menolak tawaran menjadi menteri meski publik sudah mengetahui peran dalam membesarkan gerakan buruh di Indonesia. Penolakan melahirkan ragu. Trimurti merasa malu jika tak turut mengartikan kemerdekaan. Ia pun serius menjalankan tugas sebagai menteri, berkonsekuensi miskin dan menanggung beban berat.

Ia memberi pidato menggebu dalam perkenalan Kementerian Perburuhan, 13 Juli 1947: "Dalam pada ini kaum buruh harus segera mengambil tindakan jang tegas pula menjelenggarakan negara jang merdeka dan dipegangnja sebagai alat untuk perdjuangan. Djangan hanja merupakan golongan pengikut, tetapi djadilah tenaga jang aktif supaja mudah kita mengerahkan diri terdjun dalam masjarakat."

Sejak masa 1940-an, Trimurti terlibat dalam gerakan buruh. Ia jadi ketua Barisan Buruh Wanita. Tugas besar adalah memberikan kursus-kursus mengenai politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pada 1 Mei 1946, peringatan Hari Buruh ditandai peresmian Latihan Asrama Barisan Buruh Wanita. Peran-peran perburuhan berlanjut ke Partai Buruh Indonesia (PBI).

Pada masa revolusi politik perburuhan menguat melalui pendirian organisasi dan partai politik. cuplikan-cuplikan ingatan itu tercantum di buku berjudul SK Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia (2016) susunan Ipong Jazimah. Pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018, kita pantas mengenang dan menghormati SK Trimurtri (1912-2008) sebagai tokoh.

Semula, ia guru tapi memilih mengikuti deru politik nasionalisme bersama Soekarno. Peran bertambah saat Trimurti dibujuk Soekarno agar mau menulis. Pada masa 1930-an, Trimurti mulai memiliki ketokohan dalam pers. Sejak masa kolonial sampai kemerdekaan, ia terus mengurusi politik, pers, dan buruh.

Pada masa pergerakan politik kebangsaan, ia sasaran benci dan kemarahan penguasa. Trimurti jadi perempuan tangguh: terus menulis dan berpidato dengan ganjaran dipenjara. Derita-derita telah ditanggung tanpa membuat ia berputus asa. Kita membaca Trimurti sebagai anak, guru, jurnalis, ibu, dan menteri.

Pada saat jadi menteri, ia malah miskin. Gaji kecil tak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidup. Ia tak mau mengeluh, kerja ditunaikan dengan ikhlas dan berpengharapan. Pengakuan Trimurti: "Gaji sebulan hanya Rp 750,-. Mana bisa cukup? Sumber lainnya tidak ada. Di waktu itulah terpaksa aku menjual barang-barang yang bisa kujual untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena sebagai menteri aku tidak bisa menyambi atau mengambil pekerjaan sambilan." Jabatan tak memicu serakah duit atau mengemis kehormatan.    

Masa jadi menteri cuma sejenak. Trimurti tetap meneruskan terlibat dalam gerakan buruh. Pada masa 1950-an dan 1960-an peran Trimurti besar tanpa tergoda masuk ke politik praktis terlalu jauh. Ia ingin gerakan buruh tak "mengikut" atau gampang diperintah oleh partai politik. Pengisahan si tokoh buruh itu berkaitan ingatan dan penjelasan di buku berjudul Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950-an oleh Jafar Suryomenggolo (2015).

Cuplikan dari majalah Merdeka edisi 30 Agustus 1950, berita mengenai pemogokan oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia: "Kami sanggup mogok sampai 3 bulan dengan kekuatan ekonomi jang ada pada diri kami sendiri dan tidak akan bekerdja kembali sebelum ada penjelesaian jang baik."

Kutipan itu jadi awalan pembahasan politik perburuhan. Pemogokan demi pemogokan terjadi di pelbagai kota di Indonesia. Aksi itu membuat pengusaha dan pemerintah cemas. Pemerintah tak ingin pemogokan berkepanjangan, berakibat kerugian perekonomian negara. Tim khusus pun dibentuk agar bisa mengurai dan merampungkan tuntutan-tuntutan buruh.

Gerakan buruh mendapat tanggapan. Posisi kaum buruh sulit diremehkan. Harapan-harapan perbaikan nasib kaum buruh dalam alam demokrasi liberal membuat pemerintah harus membuat pertimbangan dan tindakan serius. Jafar menjelaskan hubungan-hubungan tegang dan alur perubahan nasib buruh melalui perspektif politik perburuhan dan perubahan sosial.

Urusan buruh di mata pemerintah dengan sekian kebijakan politik perburuhan menguak tanggapan-tanggapan berwatak birokratis, sulit sampai ke realisasi tapi ribut dalam perdebatan di tingkat elite. Situasi di pemerintah terhubung dengan arus perubahan sosial saat kaum buruh mengalami kehidupan serba tak keruan.

Keberadaan serikat-serikat buruh dan kesanggupan melakukan aksi-aksi justru jadi bukti bahwa mereka itu kekuatan sosial berpengaruh dalam lakon politik Indonesia masa 1950-an. Apalagi gerakan buruh tak selalu mengarah ke politik. Aksi-aksi biasa membawa tuntutan demi kesejahteraan buruh. Tuntutan bersifat ekonomi-sosial ketimbang terlalu sibuk ke konflik politik.

Militansi dan kemauan perbaikan nasib itu membuat para pemilik otoritas politik selalu gelisah. Buruh itu kekuatan besar, berdampak besar dalam kerumitan konflik politik dan ketidakstabilan ekonomi. Keseringan aksi pemogokan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan keras dan militer juga ikut bertindak.

Kekuatan tentara jadi momok dalam penanganan aksi pemogokan. Situasi tak keruan dalam melihat posisi serikat buruh semakin tampak menjelang Pemilu 1955. Hubungan serikat buruh dengan partai politik, pengusaha (majikan), militer, dan pemerintah terkesan ruwet tapi mengarah pada politisasi.

Pada masa 1950-an hubungan paling terasa adalah serikat buruh dengan partai politik. Mereka bisa berhubungan secara aliansi strategis, afiliasi organisasi, atau organisasi anak. Hubungan jarang stabil. Perubahan-perubahan cepat terjadi akibat perubahan kabinet, konflik buruh-pemerintah, atau adu kepentingan ideologis di pelbagai serikat buruh.

Di pemerintah dan parlemen, tim-tim khusus memiliki tugas-tugas besar dalam "membina", "mengendalikan", dan "mengawasi" gerakan-gerakan buruh. Mereka berbekal undang-undang dan peraturan meski sering ampuh cuma di lembaran-dokumen, bukan dalam tindakan. Pada masa itu agenda-agenda perburuhan terus membesar.

Upah jadi urusan terbesar dan terpelik! Sejak ratusan tahun silam, upah buruh terbedakan oleh jenis kelamin. Upah bagi buruh perempuan selalu rendah. Konflik atau perselisihan buruh dan majikan sering memusat ke upah. Sasaran itu juga memuat perbedaan paham di kalangan buruh. Kesenjangan upah menempatkan buruh perempuan dalam posisi terlemah. Gerakan buruh demi capaian tuntutan persamaan upah bagi buruh perempuan.

Tuntutan upah berlanjut pada hak perempuan untuk cuti kehamilan dan penolakan terhadap ketidakadilan gender dalam sistem kerja. Kini, kita mengingat tokoh dan segala masalah dari masa lalu untuk memberi pemaknaan Hari Buruh, 1 Mei 2018. Begitu.