Dunia sedang masuk ke masa ketidakpastian yang semakin dalam, akibat ulah satu sosok yang kata Pak JK, "Sakit Jiwa" (IDN Times, 2026). Tak jauh dari rumah, terjadi antrian BBM. Entah karena stoknya yang memang menipis, penimbunan, atau karena panik yang berlebihan, akibat salah tafsir atas pernyataan Pak Menteri Bahlil yang berujar, "Stok BBM kita cukup untuk 23 hari" (Kompas, 2026). Tak ada penjelasan, akhirnya terlibat dalam antrian panjang yang membosankan, di bulan Ramadhan. Selat Hormuz ditutup!!! Stok BBM tinggal beberapa hari, ayo jaga persediaan!!! begitulah kira-kira sayup-sayup obrolan miring orang yang sedang antri. Aroma gorengannya, masih terasa.
Situasi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran dalam beberapa hari terakhir telah mengguncang sistem energi dunia. Jalur laut Selat Hormuz, yang selama ini menjadi nadi perdagangan energi global, terganggu akibat konflik tersebut. Jalur sempit ini biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia, sehingga setiap gangguan kecil saja langsung memicu lonjakan harga energi dan kepanikan pasar global.
Indonesia, negara besar dengan catatan sejarah yang memukau, Bapak pendirinya menjadi rujukan banyak tokoh dunia tentang arti kemerdekaan, termasuk Ali Khamenei (Detik, 2012), kini terseret ke dalam jebakan pilihan yang sulit. Kata Pak JK, seperti ekornya yang sedang dipegang, dipaksa membebek pada kepentingan Amerika. Persoalan tarif yang direspon secara berlebihan, entah apa yang ditakutkan, tapi nyatanya, Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dihasilkan menghancurkan sekejap citra Presiden yang "Nasionalis" dan "Anti Antek Asing".
Soal dagang, soal selera, soal permintaan dan penawaran, soal pasar, yang bukan hanya Amerika saja pembeli-penjualnya. Dunia ini cukup luas, manusianya ada sekitar 8,3 miliar jiwa, tersebar di berbagai negara. Jauh dari akal sehat, perjanjian dagang sampai menyentuh hal-hal yang paling sensitif dalam bernegara, termasuk keputusan untuk bebas aktif, yang kini berganti menjadi terikat aktif. Perjanjian yang tergesa-gesa, tanpa partisipasi publik, akhirnya menjadikan negara ini punya kepala dan badan yang terpisah. Satu sisi, masyarakat kebanyakan mengutuk keras serangan Amerika-Israel ke Iran, tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara dipandang sejalan dengan agresor, seiring keterlibatannya dengan kerjasama yang dirancang Donald Trump, sejak perjanjian dagang dan BoP, yang mengecewakan banyak pihak.
Gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta istri, putri, menantu, dan cucunya (Detik, 2026; Antara, 2026), seperti menyerang sarang lebah, yang siap menggigit siapa pun yang terlibat. Trump salah menilai Iran. Kepemimpinan di Iran menyatu dengan doktrin agama, urusannya sudah sampai akhirat, hal yang tidak bisa dipahami oleh orang yang "Sakit Jiwa".
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran justru memicu kemarahan publik Iran, yang menganggap Amerika-Israel sudah sangat melecehkan martabat bangsa Persia. Kondisi ini justru menguntungkan Iran dalam berperang, yang tidak dimiliki oleh tentara-tentara agresor, yaitu mental perang sampai akhir. Suara-suara sipil berbagai belahan dunia semakin berteriak kencang, " Hentikan perang, ini ilegal!!!". Iran diatas angin, lambat laun mendapat dukungan dari berbagai pihak, atas nama kemanusiaan. Mereka diserang, dan mereka membalas, bukan sebaliknya.
Dalam sejarah konflik Timur Tengah, setiap eskalasi besar hampir selalu menimbulkan efek domino ke seluruh dunia. Pasar energi bergejolak, harga minyak melonjak, inflasi global meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Lonjakan harga-harga sudah terasa di dalam negeri, seperti harga besi, semen, aluminium, dan beberapa material lainnya.
Dalam situasi dunia yang seperti ini, seharusnya Indonesia kembali mengingat prinsip lama yang dulu menjadi kebanggaan diplomasi: bebas dan aktif. Bebas dalam arti tidak terseret terlalu jauh ke dalam kepentingan kekuatan besar mana pun, dan aktif dalam memperjuangkan perdamaian serta kepentingan nasional sendiri. Prinsip ini bukan sekadar slogan sejarah, melainkan fondasi agar Indonesia tetap punya ruang bernapas di tengah tarik-menarik kepentingan global. Tanpa itu, setiap krisis dunia akan selalu membuat kepanikan, seolah-olah nasib negara ini sepenuhnya ditentukan oleh keputusan politik negara lain.
Indonesia sudah salah langkah, yang menjebak dirinya sendiri, hanyut di dalam perjanjian yang merugikan. Namun, kesepakatan bisa saja berubah, asal ada kemauan, dan keberanian. Langkah bisa di tata ulang, kesepakatan yang lama, bisa gugur, dengan kesepakatan yang baru, meski ada konsekuensi. Dan hal ini wajar saja, dan itu pilihan, karena perjanjian yang tidak masuk akal, dan kalau diteruskan, akan membawa negara ini menjadi negeri yang semakin dependen. Jangan lah dulu bicara soal ketahanan pangan, energi berkelanjutan, soal gizi, soal lingkungan, soal pemerataan, jika perjanjian dagang (yang menurut UGM berdampak pada perubahan puluhan UU/PP/Kepres/ Perpres/PBI/POJK dan Permen) dan keterlibatan dalam BoP tidak segera di anulir. Karena, semakin didengar istilah-istilah retoris itu, semakin terasa jaraknya dengan realitas.
Salam...
