sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Didik J Rachbini

Kita belum merdeka dari pandemi

Didik J Rachbini Selasa, 18 Agst 2020 09:49 WIB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 278722
Dirawat 61379
Meninggal 10473
Sembuh 206870

Refleksi terhadap kebijakan pemerintah utamanya pandemik memperlihatkan bahwa kita belum merdeka dari pandemi, yang menyerang rakyat dan bangsa ini. Refleksi kemerdekaan pada saat ini dengan perenungan lepas dan lebih mendalam menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan pandemik, karena kebijakan sejak awal lemah dan tidak menunjukkan niat dan implementasi yang kuat mengatasi Covid-19.

Sejak awal pemerintah memberikan signal kebijakan membingungkan dan kacau sehingga disiplin dan barisan rakyat lengah, terbuka diserang Covid-19. Sehingga banyak wilayah masuk zona merah selama berbulan-bulan dan hampir seluruh wilayah Indonesia terjangkit Covid-19.

Akhirnya kebijakan mengatasi pandemik gagal, nasi sudah menjadi bubur, seperti terlihat perbandingan kasus harian yang terjangkit Covid-19 di Indonesia. Kasus penyebaran dan masyarakat yang terjangkit Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu sebagai pertanda kegagalan kebijakan mengatasi masalah pokok ini.

Indonesia adalah negara yang terbelakang dalam hal kebijakan pandemi ini, terbukti dari hasil kebijakan yang nihil, kasus harian terus meningkat. Justru pemerintah yang menjadi pemicu peningkatan grafik kasus harian tersebut karena mengabaikan kontrol, kebijakan PSBB lemah, anggaran kesehatan tidak memadai, test Covid-19 sejak awal sedikit, prioritas di lapangan lebih pada ekonomi.

Padahal negara lain di ASEAN (Malaysia, Thailand, Vietnan) dan banyak negara lainnya sudah mampu mengendalikan masalah pokok Covid-19 ini. Kebijakan mengatasi pandemi di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tersebut, terlihat sangat buruk, seperti pada grafik di bawah ini.

Sumber: European CDCPemerintah dengan kasus harian yang parah ini tetap merasa yakin bisa menyelesaikannya, tidak ada perasaan bersalah, "confidence" naif. Kebijakan tidak berubah, tetap seperti biasanya sehingga tidak ada tanda-tanda kasus harian Covid-19 akan menurun.

Dengan kegagalan yang kasat mata dalam kebijakan mengatasi pandemi ini, maka pemerintah selayaknya meminta maaf ke pada rakyat Indonesia. Pidato kenegaraan Presiden tidak memerhatikan aspek kegagalan ini dan masih menganggap kebijakan pemerintah berada pada jalur yang benar (“on the right track”), sudah dianggap efektif berhasil, lebih hebat pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Vietnam dan lainnya.

Sumber masalah pokok dari ekonomi tidak bisa dikendalikan karena pemerintah mengabaikan kebijakan kendali pandemi Covid-19 ini. Dengan keyakinan pandemi akan beres dengan sendirinya, maka kebijakan pemerintah lebih memilih mendorong ekonomi dengan kucuran dana yang jauh melebihi anggaran kesehatan.

Sponsored

Strategi kebijakan ini seperti mengisi ember bocor karena masalah dasar kebocorannya tidak diatasi dengan baik. Pilihan kebijakan ini terjadi karena pengaruh bisikan yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan pilihan kebijakan yang rasional.

Pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan bahkan bisa mencapai 5,5%. Angka patokan ini diambil dari mimpi yang tidak rasional karena tidak mungkin dicapai dengan kondisi ember bocor seperti sekarang ini.

Masalah Covid-19 di Indonesia jauh panggang dari api, sama parahnya dengan Filipina. Tidak ada tanda-tanda kasus harian Covid di Indonesia akan menurun. Kebijakan yang tidak sistematis, serabutan seperti ini memperlihatkan ketidakpastian, kapan kasus Covid-19 di Indonesia akan melandai.

Sumber: RAPBN

Sejak awal pemerintah pusat menyerahkan kebijakan dan implementasi pengendalian Covid-19, PSBB atau pelonggaran PSBB lebih banyak kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberi atau tidak memberi persetujuan PSBB kepada pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah mempunyai sumber daya dan dana yang sangat terbatas.

Anggaran DAU dan DAK pada umumnya 80%-90% habis untuk rutin. Dana ini, secara sembrono bahkan oleh Satgas diakui juga sebagai dana dalam rangka Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peranan pemerintah pusat yang kecil di lapangan adalah sumber kegagalan dalam kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 ini, seperti terlihat pada kasus harian terjangkit Covid-19 yang terus meningkat. (disarikan dari rilis)

Berita Lainnya