logo alinea.id logo alinea.id
Kusfiardi

Mengukur tingkat kemiskinan

Kusfiardi Jumat, 21 Sep 2018 20:04 WIB

Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan  jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 terhitung sebanyak 25,95 juta orang (9,82%). Turun sebesar 633,2 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta orang (10,12%) pada September 2017. Dari data tersebut, penduduk miskin paling banyak masih terdapat di Pulau Jawa, jumlahnya mencapai 13,34 juta jiwa (8,94%).

Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, penurunan angka kemiskinan disebabkan sejumlah faktor dalam kurun waktu September 2017-Maret 2018, pertama inflasi umum dalam periode tersebut yang sebesar 1,92%. Kedua adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga pada 40% lapisan terbawah yang tumbuh 3,06%. Ketiga adanya bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6% pada triwulan I-2018.

Klaim Pemerintah

Pemerintah mengklaim bahwa sebelumnya tak pernah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10% dari seluruh penduduk.

Pemerintahan Soeharto baru mendekati angka 10% saat sudah memasuki Repelita kelima. Ketika terkena hantaman krisis moneter pada 1998, angka kemiskinan kembali melonjak ke kisaran 24% pada 1998. Capaian terbaik Orde Baru untuk angka kemiskinan hanya mencapai 11,3% dari jumlah penduduk.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani mengklaim, saat dirinya menjabat Menkeu di era SBY, angka kemiskinan stagnan di kisaran 14-17%.

Angka kemiskinan di bawah 10% ini merupakan pencapaian tersendiri bagi rezim yang berkuasa hari ini.

Pencapaian pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan masih mendapat respons pro-kontra. Pemicunya adalah validitas ukuran kemiskinan yang dipergunakan untuk menentukan jumlah orang miskin di negeri ini.

Indikator ukuran kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, ada berbagai indikator yang biasa dipergunakan.

Untuk mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Penduduk miskin di Indonesia, menurut BPS, adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selain BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga punya indikator sendiri dalam mengukur tingkat kemiskinan.

Metode BKKBN lebih melihat penentuan kemiskinan dari segi kesejahteraan dengan keluarga sebagai subjek utama surveinya. Melalui program yang dinamakan “Pendataan Keluarga”.

Sejak 1994, BKKBN melakukan pendataan keluarga dengan tujuan memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Melaui pendataan itu, muncul lima varian data kemiskinan versi BKKBN, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III plus.

Lembaga PBB untuk program pembangunan juga mengembangkan pendekatan untuk mengukur capaian pembangunan terhadap manusianya. Model ini dikenal dengan model pembangunan manusia. Artinya, pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir.

Pembangunan manusia pada dasarnya memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat seperti kemampuan hidup panjang umur dan sehat, mendapatkan pendidikan, memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup layak, kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia, dan penghormatan secara pribadi.

Laporan pembangunan manusia menggambarkan penjelasan tentang empat indeks: Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index), Langkah Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measure), dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index).

Pemerintah Indonesia lewat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut mengembangkan model ini.

Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa statistik menjadi salah satu alat dalam mengukur kemiskinan di Indonesia.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Indikator terpercaya

Pemetaan kemiskinan dengan satu cara pengukuran yang tepat akan memberikan manfaat bagi pemerintah. Pertama mengetahui potret kemiskinan secara lebih utuh. Kedua menentukan kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ketiga mengalokasikan anggaran secara efektif dan memberi dampak yang berarti bagi pengentasan kemiskinan.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah melalui BPS, harus melakukan koreksi metodologis untuk melakukan pendataan kemiskinan di Indonesia. Metodologi untuk mengidentifikasi jumlah orang miskin dengan akurasi  yang terpercaya.

Pemerintah harus menyadari bahwa pengentasan kemiskinan lebih dari sebatas perkara statistik. Ia harus mewujud dalam pendekatan yang partisipatif. Artinya, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan berbasis pembangunan; bukan semata dijadikan sampel penelitian dan perhitungan angka-angka belaka. 

Keberhasilan dalam menggunakan metodologi yang tepat akan membuat temuan pemerintah dalam mengukur tingkat kemiskinan jadi lebih terpercaya