logo alinea.id logo alinea.id
Dedi Kurnia Syah P

Panggung narasi cawapres

Dedi Kurnia Syah P Jumat, 22 Mar 2019 17:55 WIB

Presentasi demokrasi sedang dihelat oleh penyelenggara negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui debat calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia, agar rakyat memiliki pemimpin yang tidak saja cakap bekerja, melainkan cakap berpikir. 

Gemuruh apresiasi mengemuka pascadebat yang disiarkan langsung di malam Minggu (17/3). Menarik, debat kali ini mempertemukan dua anak bangsa berbeda generasi, Kiai Ma’ruf Amin cawapres Joko Widodo dan Sandiaga Salahuddin Uno cawapres Prabowo subianto.

Debat sejatinya menjadi ruang tarung untuk meraup kebenaran sebesar-besarnya, sebagaimana keyakinan Socrates (469-399 sm), bahwa debat tidak dilakukan selain untuk pembuktian sebuah kebenaran.

Lalu, apakah ada yang hendak dibuktikan oleh kedua cawapres di atas? Tentu saja ada, setidaknya kebenaran bahwa kedua cawapres tersebut merupakan tokoh yang layak dipilih.

Dalam debat cawapres kali ini, kebenaran yang hendak dikemukakan oleh kedua cawapres adalah soal peneguhan ketokohan. Ma’ruf Amin membangun dirinya dengan identitas religiusitas, sehingga diksi yang dominan dari setiap statemennya adalah diksi islami.

Sementara Sandiaga Uno, menegaskan identitas tokoh muda yang prestatif, tetapi tetap santun saat berhadapan dengan tokoh yang lebih berusia.

Keyakinan ini muncul karena sejauh ini belum ada pembuktian empiris, bahwa debat cawapres memengaruhi elektabilitas secara signifikan.

Sehingga debat, memang tidak ditujukan secara khusus untuk menarik pemilih tambahan selain pemilih loyalis, debat hanya menjadi ajang adu diksi dan narasi.

Melampaui ekspektasi

Satu hal penting dalam pembelajaran politik adalah proses regenerasi. Ada semacam kewajiban tertulis, bahwa politik kebangsaan yang baik harus memiliki kesadaran moral (moral consciousness) tentang kesetaraan hak warga negara, semua orang berhak atas akses politik.

Sementara kewajiban tidak tertulisnya, adalah kesadaran untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan secara regeneratif. Itulah sebabnya kekuasaan dibatasi dalam jangka waktu.

Agar ada pergantian secara konstitusional dan demokratis. Pada masa-masa awal penunjukan Ma’ruf Amin sebagai cawapres dari petahana Joko Widodo, keraguan menyeruak sedemikian rupa di ruang publik.

Terutama soal bilangan usia yang menginjak ke 76 tahun, tentu sebagian masyarakat bertanya, apa sedemikian sulitnya mencari calon pemimpin nasional di antara 262 juta penduduk Indonesia? Jawabnya: tentu sulit.

Dari sini, ada pelajaran penting yang sejauh ini telah hilang dari tengah-tengah kehidupan politik bangsa ini, itulah regenerasi. Kondisi demikian itu tidak sepenuhnya salah, setidaknya bagi penulis, Ma’ruf Amin tampil dengan performa mengesankan.

Bahkan dalam kesempatan pembukaan debat, ia berhasil menyampaikan apa yang menjadi kunci cita-citanya bersama petahana secara sistematis dan narasi teratur.

Meskipun Sandiaga Uno menjadi tidak mengesankan saat pembukaan, tetapi ia berhasil meninggalkan catatan baik dalam menarasikan gagasan ketenagakerjaan, upaya peningkatan ekonomi sesuai konteks jaman, dan tidak tertinggal; Sandiaga mampu memperlihatkan gelagat kesantunan. Inilah panggung narasi itu, yang terlihat jauh lebih diutamakan daripada yang diperbuat.

Shawn W. Rosenberg dalam jurnalnya yang berjudul 'Creating a Political Image: Shaping Appearance and Manipulating the Vote (1991)', menjelaskan bahwa politik di era televisi lebih didominasi informasi imajiner dibanding informasi realistis.

Era televisi yang dimaksud oleh Shawn tidak lain adalah politik citra, politisi harus mampu mengkreasikan informasi politik menjadi lebih dramatis, meskipun sulit dibuktikan dalam implementasinya.

Itulah alasan fundamental mengapa penulis memiliki keyakinan, bahwa debat cawapres tidak lebih sekedar panggung narasi. Keyakinan itu bertambah, karena sepanjang perdebatan kedua cawapres tidak menyampaikan gagasan relevan, yaitu gagasan yang berimplikasi pada kebijakan.

Pada taraf kepemimpinan nasional, yang diperlukan adalah program kebijakan, sementara hal teknis akan mengikuti alur kebijakan yang berhasil dibuat.

Ambil salah satu kasus soal peningkatan kualitas pendidikan, baik Ma’ruf Amin maupun Sandiaga Uno bersepakat bahwa pendidikan harus ditingkatkan, pembiayaan disediakan oleh negara, lebih teknis lagi Ma’ruf Amin mengemukakan kartu-kartu yang semakin menumpuk di saku. Tetapi ada yang luput, orientasi kebijakan atas kartu-kartu tersebut, atau kebijakan soal kemana dan darimana pembiayaan itu muncul. 

Sehingga, ketika kebijakan yang dibuat berkualitas, ia sanggup menjadi jalur sistemik bagi seluruh generasi bangsa. Pada akhirnya, apresiasi tetap harus diberikan kepada kedua cawapres yang telah menyuguhkan debat politik performis, ritmis, dan dramatis. 

Tidak pernah ada satu negara pun di dunia ini, di mana politisinya bebas dari kritik. Bahkan, diamnya rakyat dari kepemimpinan diktatori sekalipun, merupakan sebuah kritik yang senyap. Berbeda sudah menjadi takdir bangsa Indonesia, siapa yang tidak menerima perbedaan, setara dengan melawan Tuhan.