sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id
Siti Nurul Hidayah

Prospek wisata halal Indonesia di kancah global 

Siti Nurul Hidayah Jumat, 17 Mei 2019 17:19 WIB

Awal Maret lalu, Crescent Rating-lembaga riset dan sertifikasi halal global, merilis laporan bertajuk Global Muslim Travel Index (GMTI). Laporan itu berisi hasil riset terkait industri perjalanan dan pariwisata halal di sejumlah negara muslim. Berdasarkan hasil riset tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara destinasi wisata halal terbaik di dunia. 

Capaian ini tentu membanggakan mengingat tahun lalu Indonesia hanya menempati urutan kedua setelah Malaysia. Tahun ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di peringkat pertama dengan skor 78. Disusul secara berurutan oleh Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qata, Maroko, Bahrain, Oman dan Brunei Darussalam. 

Status sebagai negara tujuan wisata halal terbaik di dunia ini tentu bisa menjadi modal penting, untuk lebih memajukan potensi wisata halal dan industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan. 

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah industri sawit mentah. Pada 2017, sektor pariwisata menyumbang devisa tidak kurang dari US$16, 8 miliar. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi US$20 miliar. 

Tahun ini, pemerintah menargetkan industri pariwisata menyumbang 15% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Jumlah kunjungan wisatawan asing ditarget mencapai 20 juta orang dan menghasilkan sekitar Rp280 triliun serta menyerap 13 juta tenaga kerja. 

Lebih spesifik dalam konteks industri pariwisata halal, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan muslim mencapai 5 juta orang atau setara 25% dari total target wisatawan mancanegara serta menghasilkan sekitar US$5 miliar hingga US$10 miliar. Asumsinya, tiap wisatawan muslim asing itu mengeluarkan uang rata-rata antara US$1.000 sampai US$2.000. 

Tumbuh pesat 

Ambisi pemerintah menggenjot sektor pariwisata halal tentu wajar. Mengingat sektor tersebut mengalami tren pertumbuhan signifikan belakangan ini. Data Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut, jumlah wisatawan muslim-asing pada 2017 mencapai 2, 5 juta orang. Di 2018, jumlah itu naik signifikan menjadi 3,5 juta orang. Jika tren itu terus bertahan, target kunjungan 5 juta wisatawan muslim-asing tentu bukan hal yang sulit dicapai.

Pertumbuhan wisata halal ini merupakan imbas dari tren perjalanan muslim global yang dalam waktu tiga tahun ini mengalami peningkatan. Data Cresent Rating menyebutkan, pada 2016 jumlah perjalanan muslim mencapai 121 juta. Sementara itu pada 2017, jumlah perjalanan muslim global mencapai 131 juta. Cresent Rating memproyeksikan perjalanan muslim global pada 2020 mencapai 156 juta atau mencapai 10% dari total perjalanan global.

Fenomena ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi sebagian negara muslim (negara dengan penduduk mayoritas Islam) di dunia. World Islamic Bank mencatat, di tengah laju pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung melambat akibat krisis finansial di Amerika Serikat pada 2007 dan krisis ekonomi di Eropa pada 2010, kondisi ekonomi di sejumlah negara muslim justru mengalami geliat menjanjikan. 

Pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara muslim itu tidak pelak juga berdampak pada kian luasnya kelompok kelas menengah. Dalam banyak literatur, kelompok kelas menengah dicirikan dengan perilaku konsumsinya yang lebih berorientasi pada kesenangan (pleasure) dan pengalaman (experience). Dua hal itulah yang menjadi komoditas utama dari industri pariwisata. 

Perilaku konsumsi nyaris sama juga menggejala di kalangan kelas menengah muslim. Bedanya, kelas menengah muslim lebih selektif dalam melakukan aktivitas konsumsi, baik itu barang ataupun jasa, karena terikat aturan agama. Di satu sisi, mereka sangat adaptif pada gaya hidup modern, namun di saat yang sama mereka juga berkepentingan untuk tidak hanya mempertahankan identitas keislamannya. Proses negosiasi inilah yang lantas melatari munculnya industri berbasis halal, salah satunya pariwisata halal. 

Mengutip riset Pew Research Center Forum on Religion and Pubic Life, wisata halal merupakan sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan paling cepat. Pada 2020 kontribusi sektor wisata halal secara global diprediksikan mencapai US$300 miliar. Saat ini, populasi muslim di dunia mencapai 1, 57 miliar orang atau setara 23% dari total populasi dunia.

Laporan State of The Global Islamic Economy Report  pada 2017 menyebut nilai perjalanan muslim pada 2021 diprediksi mencapai US$243 miliar. Jumlah itu tentu menjadi pasar potensial bagi industri pariwisata halal.

Menangkap peluang 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan potensi pariwisata yang luar biasa tentu tidak bisa pasif dalam menangkap peluang tersebut. Pemerintah beberapa tahun belakangan gencar menggenjot sektor wisata halal dengan berbagai langkah strategis. Antara lain, dengan mengembangkan 10 destinasi wisata halal unggulan. Yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. 

Upaya itu membuahkan hasil. Pada 2015, Lombok mendapatkan penghargaan dari World Halal Travel Awards (WHTA) dalam dua kategori, yakni World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination. Penghargaan itu turut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan muslim hingga 50% dari 1 juta orang pada 2015 menjadi 1,5 orang pada 2017. 

Belakangan, pemerintah juga gencar menyediakan infrastruktur pendukung industri pariwisata halal seperti hotel, restoran, lembaga keuangan, dan kesehatan yang tersertifikasi halal, baik secara nasional maupun internasional. Salah satu wujudnya adalah kebijakan pemerintah pusat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Lombok atau KEK Mandalika pada 2017 lalu. Total investasi yang berjalan tidak kurang dari Rp4,1 triliun.

Selain infrastruktur fisik, hal yang patut diberi perhatian lebih dari pemerintah ialah mempersiapkan sumber daya manusia yang visible. Harus diakui, saat ini kita belum memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi dan standar yang sesuai dengan kebutuhan industri wisata halal.

Ke depan, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi jasa perjalanan wisata halal. Tahun ini, Kemenpar menargetkan 500.000 tenaga kerja di bidang wisata halal mendapatkan sertifikasi kompetensi. 

Tidak kalah penting dari itu semua ialah peran aktif dari para pelaku industri wisata halal untuk terus berinovasi dalam memasarkan jasa layanannya. Selain gencar melakukan promosi melalui media yang efektif, pelaku industri wisata halal juga dituntut untuk mampu melakukan semacam diversifikasi produk-jasa yang mereka tawarkan agar sesuai dengan perkembangan demografi wisatawan. Seperti diketahui, pangsa besar industri wisata halal saat ini adalah kalangan milenial yang adaptif dengan gaya hidup dinamis dan memiliki ketergantungan tinggi pada teknologi.