sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

AJI Jakarta tolak seluruh klaster Omnibus Law

AJI enggan terjebak dalam perdebatan pasal per pasal dalam RUU Cipta Kerja.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 27 Feb 2020 19:13 WIB
AJI Jakarta tolak seluruh klaster Omnibus Law
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Setelah Dewan Pers dan PWI, giliran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang menolak Omnibus Law, tetapi bedanya AJI menolak seluruh klaster pada Omnibus Law.

"Kami melihat ini cacat, makanya AJI tidak menolak pasal pers saja. Tidak hanya pasal ketenagakerjaan saja," kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, di Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

AJI enggan terjebak dalam perdebatan pasal per pasal dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu dikemukakan lantaran AJI memang tidak dilibatkan dalam penentuan pasal dan secara umum tidak terlibat dalam penyusunan di awal regulasi itu dirancang.

Seperti diketahui, Dewan Pers dan organisasi pers lain telah menyampaikan keberatan karena dua pasal UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diubah dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keduanya adalah Pasal 11 dan Pasal 18.

Pasal 11 UU Pers menyebutkan bahwa "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal."   Adapun pada pasal 87 RUU Omnibus Law, diusulkan agar bunyi pasal diubah menjadi "Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal."

Keterlibatan pemerintah yang dicantumkan pasal tersebut, dianggap melanggar kebebasan pers. Pemerintah dikhawatirkan turut campur dalam produk yang dihasilkan perusahaan pers.

Hal yang sama juga tampak pada usulan perubahan Pasal 18 UU Pers. Pada saat ini isi Pasal 18 UU Pers, ayat (1) menyebutkan, "setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta".

Ayat (2) menyatakan "perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Ayat (3) perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta".

Sponsored

Pemerintah kemudian berencana merubahnya dan masuk dalam salah satu klaster Omnibus Law. Pada Ayat (1) Pasal 18 RUU Omnibus Law, disebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar".

Ayat (2) Pasal 18 juga mencantumkan perubahan yang sama bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13. Adapun pada Ayat (3), sanksi terhadap perusahaan pers yang melanggar Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 diubah dari sanksi pidana Rp100 juta, menjadi sanksi administratif. 

Selain itu, draf RUU Omnibus Law juga mencantumkan ayat tambahan yang menyebut mekanisme sanksi administratif dalam Ayat (3) akan diatur dalam peraturan pemerintah alias PP.

Berkenaan dengan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mempersilakan untuk menyampaikan keberatan ihwal Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPR. Hal ini lantaran pemerintah telah menyerahkan draf RUU tersebut ke parlemen. 

"Saya sudah bicara dengan Dewan Pers. Silakan sampaikan ke DPR, mana yang isinya tidak disetujui," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Berita Lainnya