CSIS: Jelang Pilpres 2024, operasi misinformasi sudah terjadi tetapi masih nano-nano

Semakin mendekati tahun Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024, penyebaran misinformasi sudah mulai marak. Namun belum ada isu yang menonjol dan kuat. 

"Apa yang akan terjadi di 2024, kami melihat operasi soal penyebaran misinformasi ini sebenarnya sudah terjadi. Namun hingga saat ini kita melihat belum ada isu yang diperkirakan akan kuat," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dalam seminar virtual Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024, Rabu (12/7/2023).

Arya mengulas bahwa operasi misinformasi untuk menjatuhkan bacawapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih nano-nano alias beragam dan belum ada kecenderungan kuat mana yang bertahan. Ia mengumpulkan data dari Januari-Juli di mana mulai muncul sejumlah misinformasi terutama menyadar Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Misalnya kita telusuri dari dua sumber. Sejak Januari sampai Juli ini sudah muncul beberapa misinformasi soal kandidat-kandidat terutama misalnya Anies Baswedan tersangka JIS, Ganjar didiskualifikasi bawaslu, Ganjar terlibat BTS, kemudian Gibran laporkan Anies ke KPK, ribuan WNA China diberikan KTP untuk pemilu 2024. Pencurian formulir C1 untuk pemilu 2024, pemilu 2024 hasilnya sudah diketahui, dan TNI/Polri rapatkan barisan mendukung Ganjar," tuturnya.

Misinformasi di Pilpres 2014 dan 2019

Arya sebelumnya memaparkan situasi penyebaran misinformasi pada pertarungan politik di Pilpres 2014 dan 2019. Ia menggambarkan betapa penyebaran misinformasi dilakukan masif terutama menyerang Joko Widodo. 

"Misalnya ketika itu Pak Jokowi dikaitkan dengan anggota PKI dan ikut dalam kampanye PKI tahun 1955, padahal Pak Jokowi lahirnya tahun 1961. Misinformasinya kencang banget ketika itu," paparnya. 

Jokowi juga diisukan mendatangkan tenaga asing dari China. Di sisi lain, Jokowi juga diisukan sebagai keturunan Tionghoa.

Selain menyerang kandidat, misinformasi juga menyasar lembaga seperti KPU dan Bawaslu, dan seputar peristiwa terkait pemilu. Seperti isu-isu kerusuhan di depan Bawaslu ketika KPU mengumumkan hasil pemilu. 

"Menyebar juga misinformasi soal adanya penembakan di masjid, kemudian polisi diimpor dari China segala macam. Dan juga hoax yang menyasar penyelenggara yang saat itu besar sekali, misalnya soal 7 kontainer yang sudah dicoblos, kemudian ada juga soal server KPU yang memenangkan pasangan calon tertentu, kemudian komisioner yang dianggap pro calon tertentu dan segala macam," papar Arya.