Indonesia peringkat pertama penyangkal krisis iklim

Pemberitaan dari pelbagai media terkait perubahan iklim masih kurang sekali. Masyarakat Indonesia ialah yang paling tidak percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh ulah manusia. Dengan kata lain, dari semua orang di dunia ini, orang Indonesia paling tidak percaya bahwa ulah manusia menyebabkan krisis iklim.

Ketidakpercayaan itu pasti berkonsekuensi pada upaya-upaya perbaikan menemukan jalan terang untuk kita berperan dalam konteks mitigasi maupun adaptasi krisis iklim. Salah satu benang merahnya karena media menjadikan isu perubahan iklim masih sebagai isu pinggiran.

Diantar pembuka dari jurnalis Kompas, Ahmad Arif, itu taklimat webinar "Krisis Iklim, Misinformasi dan Peran Media" pun dimulai, Selasa (5/3).

Menurut Arif, acara terselenggara berkat kerja sama Google Initiative dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Setelah webinar akan dilakukan serial diskusi oleh AJI di 18 daerah Indonesia.

Dalam komunike webinar tersebut di kanal AJI Indonesia YouTube, yang dilanggani 2,95K, diuraikan Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) diluncurkan Februari 2022 lalu menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim sudah terjadi dan harus segera melakukan adaptasi. Suhu Bumi dipastikan akan bertambah melewati ambang batas 1,5 derajat celcius pada 2030, bahkan saat ini, peningkatan suhu global sudah mencapai 1,1 derajat celcius.

Pemanasan global itu membuat Bumi mendekati ambang batas untuk mendukung kehidupan manusia. Bahkan, beberapa bagian planet ini kini tidak lagi dapat ditinggali. Suhu sudah menjadi terlalu panas, bencana sangat parah, permukaan laut terus meninggi, dan biaya untuk menetap menjadi terlalu mahal sehingga bakal memicu migrasi besar-besaran.

Namun demikian, sebagian masyarakat belum sepenuhnya mendukung konsensus ilmuwan mengenai perubahan iklim ini, dan Indonesia menempati peringkat pertama yang menyangkal bahwa perubahan iklim disebabkan ulah manusia. Survei yang dilakukan YouGov-Cambridge Globalism Project 2019 di 23 negara menyebutkan, 18 persen responden asal Indonesia mengakui perubahan iklim terjadi, tetapi tidak disebabkan ulah manusia. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan responden Arab Saudi (15 persen) yang menempati peringkat kedua dan Amerika Serikat (13 persen) sebagai peringkat ketiga.

Lemahnya pemahaman masyarakat terkait perubahan iklim mengingatkan pada sikap anti-sains sebagian kalangan di Indonesia terhadap vaksin dan Covid-19. Hal ini menunjukkan masalah literasi terkait perubahan iklim, apalagi pada saat yang sama, penyebaran hoaks dan misinformasi juga meluas.

Satu dari tiga narasumber webinar, Aulia Dwi Nastiti, peneliti di Remotivi, sebuah lembaga studi dan pemantauan media.

Nastiti melontarkan otokritik terhadap media ihwal krisis iklim. Berbicara mewakili Remotivi, dia memaparkan materi bertajuk 'Media dan Misinformasi Krisis Iklim'.

"Apa yang kami di Remotivi pelajari selama lima bulan terakhir dan juga setahun ke depan untuk memfokuskan diri, mengkaji, melihat, mengobservasi tentang kaitan antara peran media dan krisis iklim di Indonesia. Fokus kami, media dan anak muda," kata kandidat Ph.D. di Northwestern University, Illinois.

Beberapa artikel yang diterbitkan Remotivi, kata Nastiti, jadi program dengan salah satunya adalah fokus dalam penerbitan artikel, konten, liputan, juga meneliti. Selain itu mereview temuan-temuan ilmiah tentang krisis iklim dan peran media di dalamnya.

"Mengapa kami memutuskan fokus tentang krisis iklim dan media?" tanyanya. Jawabnya, "Pertama, didasari pada data bahwa di Indonesia ternyata dibandingkan negara-negara lain, jumlah penyangkal krisis iklim di Indonesia relatif banyak. Tingkat kesadaran publik juga masih relatif rendah."

Katanya, dari survei terbaru dilakukan Yale Climate Communication Program, dapat dilihat tingkat kesadaran publik di Indonesia masih relatif rendah untuk menyadari bahwa krisis iklim itu sebagian besar ulah manusia dan tanggung jawab manusia.  

Menurut Nastiti, publik di Indonesia rata-rata menyadari bahwa ini soal alam atau fenomena natural ketimbang ulah manusia. Padahal ini era anthropocene, ketika Bumi sebagian ditentukan oleh peran manusia. Bahkan masih lumayan banyak juga yang tidak percaya adanya perubahan iklim. Selain data riset Yale, ada juga data UNDP tahun 2020 ketika mensurvei publik di Indonesia bagaimana tingkat urgensinya terhadap krisis iklim.

"Ternyata membuktikan bahwa di Indonesia sekitar 55 persen yang merasa bahwa krisis iklim itu adalah major threat (ancaman besar). Sisanya merasa ancaman minor atau tidak terlalu penting dibandingkan dengan stabilitas ekonomi," sambung penekun riset di bidang digital platform ekonomi, politik ekonomi, sekaligus aktivis pendidikan.

Diimbuhkannya, di Indonesia banyak sekali penyangkal atau orang yang tidak merasa bahwa krisis iklim adalah masalah penting. Banyak sekali temuan ilmiah, terutama baru-baru ini, melihat bahwa salah satu penyebab utama dari orang menyangkal urgensi krisis iklim adalah gap (kesenjangan) komunikasi publik atau informasi yang mereka terima.

Gap tersebut, maksudnya, krisis iklim itu sudah jadi konsensus di komunitas ilmiah. Itu bukan lagi sesuatu yang diperdebatkan. Data menemukan bukti ilmiahnya sudah di atas 95 persen. Konsensus memang terjadi. "Tapi di media, konsensus (ilmiah) itu tidak dikemukakan," katanya.