90% KUA di Jakarta kondisinya memprihatinkan

Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta 90% kondisinya tidak layak dan memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi.

Dia mengungkapkan, dari 44 gedung yang lokasinya tersebar di lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif tercatat 39 KUA atau 88,6% di antaranya keadaannya sangat memprihatinkan.

"Kantor KUA tersebut rata-rata dibangun pada 1992 oleh Pemprov DKI dan belum pernah dilakukan renovasi besar," kata Zainut, dalam keterangan resminya, Selasa (4/8).

Wakil Ketua MUI itu menyatakan, sebagian besar bangunan KUA rusak berat bahkan beberapa atapnya hampir roboh. Persoalan utama yang dihadapi KUA di Jakarta, karena lokasi bangunannya berada di atas tanah Pemprov DKI.

Dengan begitu, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa melakukan pembangunan, baik renovasi besar maupun renovasi total. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor138 Tahun 2019, kata dia, Kemenag tidak boleh membangun bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.

Sementara, menurut dia, Pemprov DKI tidak melakukan intervensi ke KUA karena beranggapan urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Merasa urusan agama itu menjadi urusan pemerintahan yang tidak diotonomkan atau masih menjadi urusan Kemenag, maka perawatan dan renovasi KUA tidak dimasukkan ke dalam anggaran APBD," kata dia.

Baru-baru ini, Zainut mengunjunggi beberapa KUA di Jakarta. Setelah kunjungan lapangan tersebut Wamenag ingin bertemu dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk mencari solusi KUA yang memprihatinkan.

Dia mengatakan, Pemprov DKI selama ini memiliki perhatian yang sangat besar untuk program bidang agama, khususnya untuk pendidikan agama dan keagamaan. Bantuan untuk guru madrasah, guru ngaji, marbot masjid, ustadz, dan pengasuh pondok pesantren yang dialokasikan dalam APBD selama ini sangat besar.

"Untuk hal tersebut, saya meyakini Bapak Gubernur DKI pasti akan memberikan perhatian masalah kantor KUA ini," tandas dia.