sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ada apa dengan Rizieq Shihab? 

Rizieq Shihab tak bisa pulang atau tak mau pulang?

Kudus Purnomo Wahidin Fadli Mubarok
Kudus Purnomo Wahidin | Fadli Mubarok Rabu, 11 Des 2019 14:01 WIB
Ada apa dengan Rizieq Shihab? 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 373.109
Dirawat 64.032
Meninggal 12.857
Sembuh 297.509

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD gusar saat kembali harus menanggapi pertanyaan pewarta soal pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Dengan ketus, Mahfud menyebut polemik pencekalan Rizieq sudah selesai. 

"Saya sudah bilang kan endak ada pencekalan (oleh pemerintah). Udah itu," kata Mahfud kepada Alinea.id di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/12) lalu. 

Pernyataan Mahfud masih senada dengan pernyataan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya terkait polemik pencekalan Rizieq. Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dengan tegas membantah menerbitkan surat cekal. Kemenlu pun setali tiga uang.

Mahfud pun mengaku heran Rizieq 'betah' di Arab Saudi. "Saya tidak tahu (kenapa Rizieq tidak mau pulang). Tanya saja yang bersangkutan. Tinggal pulang saja, bayar denda saja," ujar dia. 

Dalam video telekonferensi yang ditayangkan sela-sela Reuni 212, awal Desember lalu, Rizieq sempat mengulang retorika pencekalan terhadapnya. Rizieq bahkan menyebut sudah meminta bantuan resmi dari Kedubes RI di Arab Saudi untuk memulangkannya ke Tanah Air. 

"Saya beritahu otoritas pemerintah Indonesia. Bahkan Dubes Indonesia di Riyadh sudah mengirimkan utusan resmi Ketua Pos BIM di KBRI Riyadh untuk meminta keterangan," ujar Rizieq. 

 

Sponsored

Namun, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel telah membantah semua klaim Rizieq. Agus menyebut Rizieq bisa pulang dengan mudah asalkan kooperatif melapor ke Kedubes dan Konjen RI di Arab Saudi. 

Selain itu, Rizieq juga harus membayar denda karena overstay. Pasalnya, Rizieq--yang berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa umrah pada 2017--telah overstay selama lebih dari dua tahun. 

Hal itu setidaknya diamini pembina Posko Perjuangan Tenaga Kerja Indonesia (PosperTKI) di Arab Saudi, Sharief Rachmat. Menurut Sharief, warga negara asing yang overstay di Arab Saudi kini wajib membayar denda.

"Karena peraturan denda itu diberlakukan oleh pemerintah Saudi tahun 2003," kata dia saat dihubungi Alinea.id, pekan lalu. 

Sharief kini tinggal di Arab Saudi dan telah mengadvokasi ribuan WNI dan pekerja migran Indonesia yang overstay di negara kaya minyak itu. Menurut dia, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan WNI overstay yang tak mau membayar denda. 

Pertama, WNI yang overstay menunggu masa program amnesti dari pemerintah Arab Saudi dengan harapan diampuni. "Overstayer akan terbebas dari denda untuk pulang selama tidak memiliki kasus kriminal, pidana atau sudah di-balagh hurub dan tidak di-balagh shurtoh," kata dia. 

Balagh hurub adalah istilah yang digunakan pekerja migran di Arab Saudi untuk menyebut keadaan ketika majikannya sudah melapor pada pihak berwenang bahwa pekerjanya sudah tidak berada di tempatnya atau kabur. 

Status balagh hurub sangat penting bagi buruh migran yang overstay di Arab Saudi. Jika sudah mendapatkan status balagh hurub, maka buruh migran bisa bekerja di tempat lain tanpa harus ada izin dari majikan lama atau pulang ke kampung halamannya. 

Trik lainnya, lanjut Sharief, ialah dengan menjadi pedagang kaki lima atau pengemis. "Dengan harapan ditangkap polisi dan baladiyah. Baladiyah itu kalau di Indonesia disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)," ujar dia. 

Selain itu, Rizieq juga bisa pulang ke Tanah Air jika ada warga negara Arab Saudi yang bersedia menjadi penjamin. "Kalau overstayer-nya sudah tiba di negaranya dan sampai kurun waktu tertentu tidak juga melunasi dendanya, sang penjaminlah yang harus membayarnya," terang Sharief.

Lebih jauh, Sharief mengatakan, wajar jika Rizieq dilarang pulang karena alasan keamanan sebagaimana tertulis dalam lembar taqrir tahqiq yang ia tunjukkan di video yang dirilis Front TV, awal November lalu. "Karena Saudi Arabia menempatkan overstayer sebagai gangguan keamanan negaranya," jelas dia. 

Ketua Tim Bantuan FPI Sugito Atmo Prawiro membenarkan Rizieq overstay di Arab Saudi karena menggunakan visa umrah yang sudah kedaluwarsa. Namun demikian, ia menyebut, HRS dipersulit untuk pulang meskipun bersedia membayar denda. 

"Jadi ini tidak berdiri sendiri. Kalau hanya denda kan, kita siap kapan saja membayarnya. Kan itu harus dikeluarkan dari pihak Arab Saudi bahwa HRS harus bayar sekian-sekian. Itu tidak ada. Belum kita terima. Itu sudah saya minta juga, tapi tidak pernah keluar," kata Sugito saat dihubungi Alinea.id, Selasa (10/12) kemarin. 

Sugito menduga pemerintah sengaja mengasingkan Rizieq dengan dalih overstay. Apalagi, Rizieq telah meminta bantuan secara langsung kepada Dubes Agus untuk pulang ke Tanah Air. Namun, Sugito menilai, Agus tak menggubris permintaan bantuan itu secara serius. 

"HRS (Habib Rizieq Shihab) sudah telepon langsung dengan beliau (Dubes Agus). Memang harus bagaimana lagi (melaporkannya)? Apakah harus membawa surat? Nanti ketika bawa surat pasti ada alasan yang diciptakan lagi. Kita juga sudah babak belur. Kita sudah meminta penjelasan ke mana saja," tutur dia. 

Paranoia kriminalisasi 

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan tak logis jika pemerintah RI diseret dalam polemik pencekalan Rizieq oleh otoritas Arab Saudi. Apalagi, Rizieq terbang ke Arab Saudi atas keinginan sendiri. 

"Semua ada di HRS bisa pulang atau tidak. Jika pun dicekal pemerintah Arab, persoalannya kan personal dengan HRS. Tak ada hubungannya dengan negara," tegas Adi.

Adi juga mempertanyakan minimnya bukti konkret yang dihadirkan Rizieq untuk menuding adanya 'permainan politik' dalam proses pencekalan tersebut. "Jika betul pemerintah menolak, apa alasannya? Karena pemerintah seringkali bantah. Ini yang bikin publik bingung," kata dia. 

Jika membayar denda bukan lagi persoalan bagi Rizieq, menurut Adi, salah satu alasan terkuat bos FPI itu tak mau pulang ke Indonesia ialah karena takut dikriminalisasi oleh rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Kemungkinan takut dikriminalisasi. Tapi, ini sendiri tidak relevan (karena) kasus-kasus hukumnya sebenarnya kan sudah selesai. Sudah diberikan SP-3. Jadi, sekarang hanya HRS dan Tuhan yang tahu (alasan kenapa ia tidak pulang)," ujar Adi. 

Saat mengasingkan diri ke Arab Saudi, Rizieq diketahui memang tengah terjerat sejumlah kasus hukum. Salah satunya ialah kasus percakapan mesum dengan Firza Husein yang ditangani Polda Metro Jaya. Namun, belakangan kasus tersebut dihentikan penyidikannya. 

Meskipun mayoritas kasus yang menjerat Rizieq telah dihentikan penyidikannya, menurut Guru Besar Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil, Rizieq masih 'paranoia' bakal dikriminalisasi. 

"Saya kira kita harus melihat kembali alasan dia pergi dulu ke Saudi, yaitu karena takut dikriminalisasi. Saya kira hingga sekarang juga (Rizieq tak mau pulang) karena takut hal itu," ujar Sukron.

Kesimpulan itu, lanjut Sukron, juga diperoleh dari perbincangannya dengan sejumlah aktivis majelis taklim Betawi yang pro-Rizieq. Menurut dia, para aktivis majelis taklim menganjurkan Rizieq untuk tidak pulang dulu.

"Bahkan, ada ketakutan yang berlebihan, yaitu dizalimi melebihi kriminalisasi. Apalagi, kini FPI izinnya sedang dipermasalahkan. FPI kayaknya memiliki ketidakpercayaan yang akut terhadap pemerintah Jokowi," ungkap dia. 

Berita Lainnya