sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggota DPR anggap pemerintah gagal jamin kegiatan dakwah

Pemerintah dinilai gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 08 Apr 2021 09:08 WIB
Anggota DPR anggap pemerintah gagal jamin kegiatan dakwah

 

Pemerintah dinilai gagal dalam menjamin kegiatan dakwah di Indonesia. Hal itu diyakini anggota Komisi VIII DPR Bukhori merespons hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC). Dalam surveinya, SMRC menyatakan sebanyak 32% masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah.

Temuan itu perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya seperti yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Atas dasar itu, Bukhori menilai hasil survei itu menjadi alarm bagi kebebasan beragama di Indonesia.

"Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen," ujar Bukhori, dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Rentannya praktik keberagamaan ditandai dengan maraknya serangan maupun persekusi terhadap tokoh agama maupun rumah ibadah yang terjadi belakangan ini. Ironisnya, intimidasi tersebut tidak jarang menyasar kelompok maupun tokoh agama yang kritis terhadap pemerintah.

"Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa umat Islam tidak hanya diisi oleh satu kelompok tertentu saja. Ada kelompok lain yang juga perlu diayomi dan diperlakukan setara dalam hal merangkul gagasan mereka untu menyelesaikan problem kebangsaan yang kompleks," katanya.

Bukhori meyakini, sikap pemerintah untuk berlaku adil kepada setiap pihak akan meredakan sentimen masyarakat.

"Sebab, tidak menutup kemungkinan persepsi masyarakat yang menilai pemerintah menghalang-halangi dakwah tersebut memiliki alasan yang bersifat multidimensional, yakni karena alasan agama, sosial, maupun politik. Sehingga butuh penyelesaian komprehensif dengan melibatkan pelbagai pihak dari umat Islam itu sendiri," ucap dia.

Sponsored
Berita Lainnya