Anggota DPR: Lebih baik Pertamina optimalkan digitalisasi yang sudah makan dana triliunan rupiah

Anggota Komisi VII DPR Paramitha Widya Kusuma mengkritisi rencana pemerintah ingin memberlakukan pemakaian aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar pertalite bagi masyarakat. Menurut dia, kebijakan itu menyulitkan masyarakat.

"Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham," ujar Paramitha dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ada dua, yaitu subsidi tidak tepat sasaran, bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Hal itu menyebabkan munculnya kebijakan via aplikasi baru lagi, yang sebelumnya sudah pernah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.

"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah," ucap dia.

Oleh karena itu, Paramitha menyarankan daripada memakai aplikasi baru lebih baik Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama. Sebab, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas supaya Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.

"Kalau saja penerapan dgitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan pertalite, solar, dan pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan," tegas Paramitha.

Dengan demikian, Paramitha menyodorkan dua solusi mengenai polemik aplikasi MyPertamina. Pertama, kata dia, maksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sebab, sudah lebih dari 90% SPBU dipasangkan alat digitalisasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik.

"Itu saja dibetulkan pelaksanaannya. Kedua, BPH Migas tolong bekerja sesuai tupoksi. Ini kalau aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas," pungkas dia.