Angka prevalensi stunting Lampung masuk lima terendah di Indonesia

Provinsi Lampung memiliki angka prevalensi stunting dalam level lima terendah di atas Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dengan persentase 18,5%

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, pihaknya telah menetapkan target penurunan stunting tingkat provinsi. Target tersebut berada pada persentase 15% atau turun 3%.

"Sesuai arahan bapak Presiden, tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif," kata perempuan yang akrab disapa Nunik itu, Jumat (18/11).

Nunik menyebut, pihaknya melakukan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan implementasi di Posyandu. Sebab, masih ada prevalensi stunting tertinggi ada di Kabupaten Tanggamus 25%, namun yang terendah di Kabupaten Tulang Bawang 9,5%.

"Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran," ujar Nunik.

Ia mengakui, penanganan stunting tidak mudah, perlu adanya intervensi yang dilakukan dan itu harus tepat sasaran. Pihaknya juga harus mengevaluasi kekurangan yang selama ini terjadi.

Maka dari itu, pihaknya akan memberikan dukungan teknis penguatan terkait percepatan penurunan stunting di Lampung. Dia juga akan mendorong agar BKKBN memperluas keterlibatan institusi non-pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting.

Dia juga menyampaikan jika pihaknya akan mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan stranas percepatan penurunan stunting baik di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Kemudian, menyusun dan menetapkan program serta kegiatan yang dikoordinasikan dengan TPPS Kabupaten/kota untuk periode 2023.

"Akan tetapi kalau upaya ini tidak disertai administrasi yang maksimal maka akan berpengaruh terhadap penguatan data," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyatakan, terdapat dua langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting.

"Jadi ada dua langkah utama yang harus kita lakukan, yang pertama yakni mengevaluasi hasil di tahun 2022, dan yang kedua mempersiapkan upaya dalam menyongsong 2023," ujar Tavip.

Dalam upaya menyongsong 2023, dia mengingatkan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan rencana program dan pengorganisasian.

Dia mengatakan bahwa untuk menangani stunting dibutuhkan dua intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti ranah intervensi di ranah spesifik.

Berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2022, lima provinsi dengan prevalensi stunting terendah terdiri dari Bali dengan 10,9%, DKI Jakarta dengan 16,8%, DI Yogyakarta dengan 17,3%, Kepulauan Riau dengan 17,6% dan Lampung 18,5%.