Berkaca dari program rapid test, KSPI duga vaksinasi gotong royong berujung komersialisasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menduga program vaksinasi gotong royong bakal berujung komersialisasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

"Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama vaksin gotong royong, sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin),” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).

Beberapa alasan kekhawatiran KSPI terhadap komersialisasi vaksin Covid-19 via program vaksinasi gotong royong. Pertama, berkaca dari program rapid test untuk mendeteksi Covid-19 (rapid test antibodi, antigen, dan PCR) yang dibiarkan mengikuti mekanisme harga pasar. Bahkan, program rapid test diwajibkan sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, dan buruh yang masuk kerja.

“Ini yang disebut komersialisasi. Tidak menutup kemungkinan program vaksin gotong royong juga terjadi hal yang sama. Awalnya dibiayai perusahaan, tetapi ke depan biaya Vaksin Gotong Royong akan dibebankan kepada buruh,” tutur Iqbal.

Jadi, sambungnya, tidak menutup kemungkinan nantinya setiap buruh bakal harus membayar secara mandiri. Kedua, kemampuan keuangan setiap perusahaan berbeda-beda. Jumlah perusahaan menengah ke atas di Indonesia yang mampu membayar vaksin Covid-19 tidak lebih dari 10%.

“Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan ikut bertanggung jawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang bagi buruh Indonesia,” ucapnya.

Ia pun memprediksi, program vaksinasi gotong royong hanya proyek lips service yang hanya manis di retorika. Namun, sulit dilaksanakan. “Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan membebani buruh dari sisi pembiayaan,” ujar Iqbal.

Ketiga, ada ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi yang saat ini mengancam. Sehingga, nyaris tidak mungkin pemerintah memberikan tambahan beban biaya kepada perusahaan untuk menggelar vaksinasi gotong royong. Ketika perusahaan keberatan, maka nantinya berimbas pada kesejahteran buruh.

Sebaiknya, saran dia, beban pelaksanaan program vaksinasi gotong royong diambil dari menaikkan sedikit nilai pajak badan perusahaan (PPH 25) dan menambah anggaran untuk kesehatan.