Bertemu, elite Gerindra-PDIP bahas amandemen UUD 1945

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan partainya sepakat dengan PDI Perjuangan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, diperlukan grand design menjelang usia emas kemerdekaan RI.

Muzani menyebut, amandemen UUD 1945 menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuannya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Menteng, Selasa (24/8).

"Tahun 2045 nanti, Republik Indonesia akan berumur satu abad. Sampai sekarang kita belum punya desain satu abad RI merdeka itu di bidang kesehatan kayak apa, di bidang pendidikan kayak apa. Kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan itu harus dengan apa saja, alat pendukung yang diperlukan," kata Muzani dalam konferensi pers secara virtual bersama Hasto.

Muzani menerangkan, kemerdekaan RI bukan untuk waktu 100 tahun semata, namun untuk jangka yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan haluan negara sebagai kerangka pembangunan ke depan.

"Itu sebabnya haluan negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita, supaya desain negara yang panjang Republik Indonesia itu bisa panjang dan berkesinambungan. Dan karena itu hal ini tadi kita bicarakan, tetapi sekali lagi akhirnya mendukung beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh DPR," jelas Muzani.

Sebelumnya, Hasto menegaskan PDIP memutuskan untuk slowing down dalam menyikapi polemik amandemen UUD 1945 yang telah melebar ke arah perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pilpres ke 2027.

Menurut Hasto, sikap itu ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader, mengingat fokus partai saat ini adalah membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Sehingga atas hal tersebut, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down," kata Hasto.

Menurut Hasto, PDIP mengambil sikap demikian lantaran upaya untuk membantu rakyat dalam mengatasi pandemi perlu suasana kehidupan politik yang kondusif. "Sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif bagi kepentingan bangsa dan negara, jauh di atas kepentingan politik," ujarnya.