BMKG: Kota Cilegon berpotensi diguncang gempa magnitudo 8,7

Pemerintah Provinsi Banten diminta memperkuat dan membangun sistem mitigasi untuk antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berpotensi menghantam wilayah Banten. Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami adalah Kota Cilegon.

Peringatan itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Letak Cilegon yang di ujung barat Pulau Jawa di tepi Selat Sunda selain strategis juga menyimpan potensi bahaya yang besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kala audiensi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Saat bertemu di rumah Gubernur Banten, Dwikorita menjelaskan, tsunami bisa terjadi apabila ada gempa bumi kuat. Jika itu terjadi, kata Dwikorita, kawasan industri Cilegon berpotensi mengalami kegagalan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian kerusakan infrastruktur, lingkungan, maupun cidera, penyakit bahkan kematian pada manusia.

"Ada multi ancaman yang membahayakan masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya saat terjadi gempa bumi kuat yang diikuti tsunami," tutur mantan Rektor UGM itu lewat siaran pers BMKG, Rabu (16/2).

Cilegon, kata Dwikorita, selama ini dikenal sebagai kota industri. Di daerah juga terdapat berbagai macam objek vital negara. Antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

Dwikorita menerangkan, sekurang-kurangnya ada empat sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area Cilegon. Yaitu Zona Megathrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami; Zona Sesar Mentawai, Semangko, dan Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami; Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut; dan Gunung Anak Krakatau yang jika terjadi erupsi juga dapat memicu tsunami.

Berdasarkan pemodelan BMKG, kata Dwikorita, jika gempa terjadi di Zona Megathrust Selat Sunda akan terdapat potensi kekuatan gempa hingga mencapai magnitudo 8,7. Jika itu terjadi, diperkirakan kawasan Cilegon akan terdampak dengan tingkat intensitas guncangan VI-VII MMI, yang dapat menimbulkan kerusakan ringan, sedang hingga berat.

Dengan kekuatan maksimum magnitudo 8,7 tersebut, jelas Dwikorita, potensi genangan tertinggi diperkirakan mencapai 8,28 meter di sekitar kawasan Pelabuhan Merak (Kota Cilegon). 

Posisi pelabuhan di Teluk yang menghadap celah sempit berseberangan dengan Pulau Merak Besar, kata dia, memungkinkan terjadi penguatan gelombang tsunami. Adapun genangan tsunami diperkirakan mencapai jarak maksimum sekitar 1,5 kilometer dari tepi pantai di Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan dan Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil.

"Bencana ikutan akibat gempa bumi dan tsunami juga berpotensi terjadi di kawasan industri Cilegon, berupa kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan akibat bahan kimia, ataupun tumpahan minyak," imbuh dia.

Rekomendasi BMKG

Karena itu, ia merekomendasikan kepada Gubernur Wahidin Halim untuk segera membangun dan memperkuat sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami. Caranya, menyiapkan sarana evakuasi seperti sirine, jalur, rambu, dan tempat evakuasi. Lalu, command center, edukasi, dan latihan rutin untuk seluruh masyarakat, pengelola industri dan pariwisata.

Pemprov Banten juga harus membangun sarana penyebarluasan informasi secara cepat. Misalnyam lewat jaringan radio dan jaringan komunikasi lain. Juga menyiapkan peralatan untuk mendapatkan akses langsung informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG.

"Perlu juga segera disusun SOP bersama yang melibatkan seluruh pihak seperti pemda, industri, rumah sakit, dan pelaku pariwisata. Supaya dapat melakukan respons cepat, mengingat potensi bahaya ikutan di kawasan strategis Cilegon sangat tinggi," terang Dwikorita.

Guna menekan risiko korban jiwa, kata dia, Pemprov Banten mesti terus menerus menyebarluaskan informasi kerawanan dan kewaspadaan terhadap risiko gempa bumi dan tsunami serta ancaman ikutannya kepada seluruh elemen dan masyarakat di kawasan strategis Cilegon.

"Masyarakat harus dilatih, utamanya yang berada di kawasan pantai dan pelabuhan. Tidak bisa sekali, tapi berkali-kali secara berkelanjutan. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, mereka siap dengan berbagai skenario yang telah disusun sebelumnya," tegas Dwikorita.

Dua tahun pandemi Covid-19, kata Dwikorita, banyak rambu evakuasi yang hilang. Perlu juga dicek kesiapan sarana dan prasarana yang ada di shelter. Apakah masih layak atau tidak dan sehingga perlu direvitalisasi kembali. "Semua pihak harus dilibatkan, termasuk perusahaan-perusahaan di kawasan industri dan pengusaha hotel dan restoran di kawasan wisata.” 

Janji gubernur 

Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim berjanji segera menindalanjuti seluruh rekomendasi BMKG dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, perusahaan-perusahaan di kawasan industri, pengelola pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan juga masyarakat. 

"Saya ingin kebijakan seluruh kabupaten/kota di Banten terorganisir dengan baik, selaras dan tidak parsial dalam aksi mitigasi terhadap ancaman gempabumi dan tsunami. Untuk itu, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama," ujar Wahidin.

Wahidin juga berniat menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat maupun pengembang untuk membangun dengan standar bangunan tahan gempa sebagai bagian dari pemberian IMB. Beberapa contoh rumah dengan standar bangunan tahan gempa yang telah teruji telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk dijadikan rujukan. 

"Kami segera berkoordinasi dengan kementerian atau Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap seluruh bangunan vital dan rumah hunian guna memastikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar bangunan tahan gempa dan tsunami. Apabila belum, maka akan segera dilakukan langkah mitigasi penguatan atau relokasi," janji Wahidin.

Demikian juga, lanjut Wahidin, untuk zona-zona rawan gempa dan tsunami akan diperketat tata ruangnya. Pemprov juga akan menyiapkan shelter beserta sarana dan prasarana memadai guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu Banten ditimpa bencana gempabumi dan tsunami.