sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Luhut: Bodetabek harus dilakukan pengetatan protokol kesehatan

Menko Luhut ingin ada sinkronisasi kebijakan di seluruh Jabodetabek untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Jumat, 25 Sep 2020 11:13 WIB
Luhut: Bodetabek harus dilakukan pengetatan protokol kesehatan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) masih terus mengalami kenaikan kasus positif Covid-19. Namun, untuk Jakarta menunjukkan tren pelambatan.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena itu, dia meminta untuk wilayah Bodetabek dilakukan pengetatan protokol kesehatan karena masih terus mengalami kenaikan kasus. Hal itu dinyatakan Luhut dalam rapat koordinasi (rakor) untuk Antisipasi Perkembangan Kasus Covid-19 di Jabodetabek secara virtual, Kamis (24/9).

Dia menyatakan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta pada periode 12-23 September 2020 menunjukkan tren pelambatan. Namun demikian, pada Bodetabek yang merupakan wilayah penyangga ibu kota masih menunjukkan kenaikan selama seminggu terakhir.

"Aktivitas warga DKI yang karena PSBB kemudian pergi ke restoran atau kafe di wilayah Bodetabek. Artinya, perlu pengetatan protokol kesehatan di sana untuk pengendalian Covid-19," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/9).

Setelah 10 hari mengawal perkembangan penularan coronavirus, Jodi mengatakan, Menko Luhut ingin agar ada sinkronisasi kebijakan di seluruh Jabodetabek untuk mengendalikan penyebaran virus.

Pertama, Pak Luhut meminta ada pembatasan orang dalam suatu tempat. Ia mengimbau TNI, Polri, dan Satpol PP untuk senantiasa mengawasi kegiatan masyarakat terutama bila ada kerumunan.

Sejauh ini, pemerintah telah mengawasi aktivitas masyarakat di banyak tempat, terutama di pasar tradisional. Namun, menurut Jodi, Luhut mengarahkan agar TNI, Polri, dan Pol PP untuk memperhatikan pula klaster di perkantoran (termasuk kementerian/lembaga), perusahaan swasta, dan pemerintah daerah.

Sponsored

"Jangan sampai ada yang membuat klaster baru," tegas Jodi.

Jodi mengungkapkan, bahwa Menko juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyediakan fasilitas tes bagi anggota Satpol PP yang menjalankan operasi penegakan disiplin kesehatan. Selain itu, Menko juga meminta Satgas Covid-19 segera menyediakan fasilitas isolasi bagi anggota Satpol PP, TNI dan Polri yang bergejala ringan dan tanpa gejala (OTG).

Dalam rakor tersebut, terungkap bahwa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI, tren tingkat kasus harian cenderung stabil. Dari tanggal 30 Agustus-11 September 2020, peningkatan kasus aktif di Jakarta adalah 49 persen. 

Namun, dari tanggal 12 September hingga tanggal 23 September peningkatan kasus aktif turun menjadi 12 persen. "Penularan masih meningkat, tapi melambat," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hadir dalam rakor virtual tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengungkapkan, secara umum penanganan kasus Covid-19 di daerahnya semakin membaik. Tren positif itu berdasarkan penanganan sejak 14-20 September 2020.

"Dari 27 kabupaten/kota, hanya ada tiga daerah masuk dalam zona merah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon. Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, di Jabar (tingkat kematian) 2,4%, sekarang di angka 1,88%. Recovery rate sebelumnya di angka 53%, sekarang sudah membaik menjadi 59% dan ini sudah membaik secara umum," bebernya.

Berita Lainnya