Boyamin desak pemerintah ambil kebun sawit pengusaha nakal

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta kepada pemerintah untuk mencabut Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan pengusaha sawit. Lantaran para pengusaha itu mengancam untuk memboikot program minyak goreng bersubsidi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, izin ekspor para pengusaha CPO juga harus dicabut. Pemerintah diminta untuk mengambil alih kebun sawit dari pengusaha nakal.

“Sebagaimana diberitakan media massa, terdapat ancaman pengusaha untuk menarik diri dari program minyak goreng subsidi akibat adanya penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap terduga pelaku yang diduga mengakibatkan minyak goreng langka dan mahal,” kata Boyamin dalam keterangan, Jumat (22/4).

Boyamin menyampaikan, kebun sawit seluas 9 juta hektare milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas izin pemerintah. Seyogyanya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah. 

“Dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas air tuba,” ujar Boyamin.

Apalagi selama ini pemerintah telah memberikan fasilitas ekspor kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan triliun sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka yang malah mengancam boikot program pemerintah.

“Sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan izin ekspor pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah,” ucap Boyamin.

Boyamin menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil alih kebun sawit dari tangan para pengusaha nakal untuk dialihkan kepada rakyat melalui koperasi atau BUMN PTPN. Pemerintah dalam memberikan ijin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi sehingga tahun kemarin pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau. 

Menurutnya, niat baik pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi. Atas hal ini, kata Boyamin, pemerintah harus tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan.

“Sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng,” tutur Boyamin.

Untuk itu, Kejaksaan Agung harus mengembangkan penyidikkannya untuk menambah jumlah tersangka. Entah berasal dari kategori perseorangan dan perusahaan (korporasi)

Selain itu, mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pengusaha tersebut. Hal ini untuk menjawab tantangan dari ancaman boikot pengusaha sawit bahwa penegakan hukum adalah untuk keadilan seluruh rakyat dan penegakan hukum tidak bisa ditawar apalagi diancam.