close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna saat memberikan keterangannya terkait ‘Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK, Kamis (21/10/2021). Tangkapan Layar/YouTube BPK RI Official
icon caption
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna saat memberikan keterangannya terkait ‘Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK, Kamis (21/10/2021). Tangkapan Layar/YouTube BPK RI Official
Nasional
Kamis, 21 Oktober 2021 13:02

BPK ungkap perannya dalam pemerintahan

Salah satu peran BPK dalam bentuk memberikan pendapat kepada pemerintah, guna memperbaiki tata kelola secara komprehensif.
swipe

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Agung Firman Sampurna menyampaikan berbagai hal penting yang berkaitan dengan Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK. 

“Yang pertama adalah terkait dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai supreme audit institutions. Penting untuk dipahami sebagai supreme audit institutions, BPK memiliki tingkatan peran yang dikelompokkan dalam apa yang disebut dengan Pyramid of SAI Maturity Rule atau Piramida Maturitas peran SAI (Supreme Audit Institution),” ujar Agung saat memberikan keterangannya secara virtual dalam acara ‘Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK’, Kamis (21/10). 

Menurutnya, dalam piramida tersebut bisa terlihat bahwa terdapat bagian oversight. Oversight ini terdiri dari beberapa hal, yakni yang pertama mendorong upaya dalam pemberantasan korupsi, kemudian meningkatkan transparansi, serta menjamin terlaksananya akuntabilitas termasuk meningkatkan perekonomian, efisiensi, etika, nilai, keadilan, dan keefektifan.

Dari semua peran tersebut dapat terwujud dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang salah satu di antaranya adalah pemeriksaan investigasi guna mendukung penegakan hukum.

Kemudian peran yang berikutnya adalah mengenai peran insight. Peran insight, lanjut Agung, dilakukan oleh BPK dalam bentuk memberikan pendapat. Jadi memberikan pendapat kepada pemerintah, kepada lembaga perwakilan badan-badan lainnya terkait dengan upaya guna memperbaiki tata kelola secara komprehensif. 

“Bahan pendapatan pendapat yang selanjutnya adalah memberikan pendapat kepada pemerintah terkait program Jaminan Kesehatan Nasional dan pengelolaan Otsus (Otonomi Khusus) Papua," jelas dia.

Peran selanjutnya yang disampaikan oleh Agung adalah peran foresight. Di mana BPK memberikan deskripsi atau gambaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan. 

“Peran ini belum pernah dilakukan oleh BPK sebelumnya. Penting untuk kami sampaikan bahwa dengan diselesaikannya atau dirampungkan foresight BPK untuk yang pertama kali, maka BPK akan menjadi BPK ke-12 di dunia yang telah mencapai peran tertinggi ini, menjadi BPK kedua di Asia setelah Korea Selatan. Selama ini adalah Korea Selatan yang kemudian telah mencapai peran foresight dan yang pertama di Asia Tenggara,” paparnya.

Dengan begitu, Agung menyampaikan, masalah foresight sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan. 

“Kami ingin menekankan terlebih dahulu bahwasanya kembali bahwasanya apa yang kami lakukan hari ini bukan launching buku, walaupun judulnya adalah grand launching begitu, tetapi kami mengumumkan hasil foresight BPK,” tutur Agung.

Maka dari itu, Agung berharap, foresight ini bisa melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat dan peran sertanya karena foresight ini bersifat terbuka.  

img
Tiara Kandida Enggarsari
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan