Charta Politika: 69% publik tak setuju harga BBM naik

Survei nasional lembaga survei Charta Politika mengungkapkan, lebih dari 65% responden tidak setuju dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Riset ini diawali dengan pertanyaan tentang pengetahuan soal kenaikan harga BBM, di mana 95,8% responden mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Responden kemudian ditanya persetujuannya atas kenaikan harga BBM. Sebanyak 69% responden menyatakan tidak setuju, 22% menjawab setuju, dan 9% tidak tahu atau tak menjawab.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, responden tidak setuju diberikan pertanyaan lanjutan terkait tindakan yang dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Pertanyaan lanjutan diberikan guna melihat implikasi dari penolakan publik terhadap sikap yang diambil.

"Pada yang menyatakan tidak setuju tersebut, 51,4% responden menyatakan diam saja, menerima kebijakan yang ada," katanya dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Charta Politika Indonesia, Kamis (22/9).

Yunarto mengungkapkan, 21,7% dari responden yang tidak setuju menyatakan mengambil sikap menggalang protes di media sosial dan mendukung petisi online terhadap pemerintah. Sementara itu, 17,8% yang tidak setuju ikut melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan tersebut.

Survei juga menyasar pertanyaan tentang setuju atau tidaknya responden terhadap program bantalan sosial yang disiapkan pemerintah. Yunarto mengatakan, 51,5% responden setuju.

Charta Politika juga mengajukan pertanyaan efektivitas program bantalan sosial dalam mengurangi dampak kenaikan harga BBM. Publik cenderung menilai program tidak mampu mengatasi dampak ekonomi.

"Sebanyak 57,6% responden menyatakan bantalan sosial tidak mampu mengatasi dampak ekonomi kenaikan harga BBM," ujar Yunarto.

Di sisi lain, seiring dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik. Terkait ini, temuan survei menunjukkan, mayoritas responden tak berminat beralih atau membeli kendaraan listrik.

"Mayoritas responden atau 61% tidak berminat pindah atau membeli kendaraan bermotor listrik. Alasan utamanya, 31,8% dari responden yang tidak berminat menyatakan, harga kendaraan bermotor listrik dinilai masih mahal," papar Yunarto.

Kemudian, 28,6% dari responden yang tak berminat menyatakan masih tidak yakin atau belum mengetahui teknologi dan cara pemakaian kendaraan listrik. Lalu, 25,6% dari responden yang tidak berminat menyebut lebih nyaman dengan kendaraan menggunakan BBM dan 10,5% menyatakan kendaraan listrik masih sulit didapatkan.

Survei ini dilaksanakan pada 6-13 September 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 34 provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei juga menyajikan tren dari beberapa survei nasional yang pernah dilakukan Charta Politika sebelumnya.