Data Bjorka: Puan Maharani dan Erick Thohir belum booster

Hacker Bjorka pada hari ini, mengunggah data pribadi sejumlah pejabat pemerintah, yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Ercik Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Beberapa data yang diungkap antara lain, terkait nomor ponsel, NIK, KK, alamat, hingga, data vaksin. Alinea.id sendiri belum bisa mengonfirmasikan kebenaran data tersebut.

Namun begitu, warganet di Twitter mengomentasi data tersebut. Khususnya yang terkait dengan data vaksin dari pejabat tersebut. Pasalnya data yang dibocorkan Bjorka mengungkap kalau Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir belum vaksinasi booster.

Mengutip data yang dibocorkan Bjorka, Puan Maharani baru dua kali mendapatkan vaksin yakni pada 23 Februari 2021 dan Maret 2021. Sedangkan Erick Thohir pada 18 Januari 2021 dan 8 Februari 2021.

"Kenapa elit negeri ini, Mbak @puanmaharani_ri Bro @erickthohir belum divaksin booster? Sementara rakyat dipaksa harus vakisn 3.Apa yang bisa diteladani dari kalian?" kata warganet dengan akun @mihrabku.

"Bjorka update data puan maharani dan pak erick tohir dan ternyata mereka berdua engga vaksin booster wkwkwkw," kata akun @ejaaaaaq.

Pertanyaan dan pernyataan itu sangat relevan. Apalagi pemerintah telah mensyaratkan semua warga negara yang hendak menggunakan pesawat terbang harus terlebih dahulu mendapatkan booster. Hal itu, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam Masa Pandemi Covid-19 yang terbit 25 Agustus.

Namun Alinea.id, belum bisa mengonfirmasikan apakah setelah SE tersebut keluart, Ketua DPR dan Menteri BUMN telah bepergian ke luar daerah dengan mempergunakan pesawat.

Tetapi yang jelas, Puan Maharani cukup aktif meminta kepada masyarakat agar mendapatkan vaksin booster. Dilansir dari laman resmi DPR, Puan mendorong pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum, mengingat cakupannya masih rendah.

“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” terang Puan yang dilansir dari laman resmi DPR pada 30 Juli 2022.

Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.

Tentu akan sangat ironi jika keduanya benar-benar belum mendapatkan vaksin booster. Mengingat booster merupakan program Presiden Jokowi, yang hampir setiap kesempatan mengingatkan kepada semua pihak untuk mendapatkan booster. Entah apa komentar Presiden Jokowi mengenai hal ini.