Datangi KPK, Dirut PLN beberkan sertifikasi aset dan minta dukungan

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Lawatan itu dalam rangka kerja sama dengan lembaga antirasuah, seperti sertifikasi aset tanah milik perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Zulkifli mengapresiasi KPK dan Kementerian ATR/BPN atas bantuan serta dukungan sertifikasi tanah. Sebab, per 31 Desember 2019, dari 92.213 persil tanah milik PLN baru 28.282 persil yang bersertifikat. Sedangkan, sisanya 63.931 persil tanpa sertifikat.

"Untuk tahun 2020, kami melaporkan bahwa telah berhasil dilakukan 20 ribu sertifikat tambahan. Jadi kalau tadi dikatakan 28 ribu yang sudah, dengan tambahan 20 ribu sertifikat ini, maka 48 ribu dari 92 ribu persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45%," katanya saat jumpa pers usai pertemuan, Jumat (15/1).

Zulkifli menerangkan, untuk 2021 ditargetkan dari 92 ribu persil sudah 60% yang bersertifikat. Sementara 2023, pihaknya berharap 100% tanah milik PLN sudah memiliki sertifikat. Menurutnya, surat-surat dikebut demi mencegah potensi penyalahgunaan.

"Kalau kami menggunakan prosedur biasa, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," ujarnya.

Tak hanya sertifikat, Zulkifli mengaku, meminta dukungan KPK terkait pengelolaan limbah. Menurutnya, saat ini limbah fly ash dan bottom ash batu bara PLN masih tergolong kategori B3, sehingga penanganannya butuh biaya tak sedikit.

"Mudah-mudahan di waktu yang akan datang fly ash bottom ash dari limbah batu bara ini bisa dikeluarkan dari list limbah B3, sehingga penanganan menjadi limbah yang biasa saja," ujarnya.

Zulkifli pun turut meminta dukungan mengenai pengembangan energi baru dan terbarukan. Proyek itu saat ini masih dalam tahapan rancangan peraturan dari presiden. Kepada KPK, dia minta, support dari sisi pembahasan rancangan regulasi.

"Rencana ini pembangunan tenaga listrik dari tahun 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan, dan akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan kelistrikan di Indonesia di waktu-waktu yang akan datang," jelasnya.

Di sisi lain, imbuh Zulkifli, PLN juga meminta dukungan terkait mobil listrik. Menurutnya, pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke listrik dari sisi transportasi bakal menekan impor BBM secara signifikan. 

Dia menyebut, saat ini nilai impornya kurang lebih Rp200 triliun. "Padahal kalau kita menggunakan mobil listrik, impor dari BBM itu tidak perlu kita lakukan karena kita menggunakan listrik yang saat ini sangat cukup untuk bisa melakukan charging daripada mobil listrik itu," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya mendukung PLN agar dikelola secara profesional dan berintegritas dari sisi pencegahan. Alex pun mengakui, sertifikasi tanah hanya salah satu bentuk kerja sama dengan perusahaan listrik itu.

"Terkait dengan biaya, kalau sebelumnya PLN itu mengeluarkan per sertifikat sampai Rp20 juta, sekarang bisa kami tekan itu maksimal paling banyak hanya sekitar Rp7 juta. Bayangkan, ada berapa puluh ribu tadi sertikat, itu ada penghematan yang luar biasa juga kan buat PLN," ucapnya.