Diminta distribusi APD ke RS, Achmad Yurianto: Akan didistribusikan

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah segera distribusikan alat pelindung diri atau APD ke rumah sakit di berbagai daerah. Hal itu dipandang perlu untuk melindungi para medis dari penularan coronavirus atau Covid-19.

Pernyataan itu bertolak dari pekerja di Rumah Sakit Umum Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara yang mengancam mogok karena minimnya suplai APD. Pihak Dewan Pengawas rumah sakit mengatakan kekurangan masker dan jas pelindung diri atau hazardous materials suit (hazmat).

"Keselamatan mereka terancam jika tanpa perlindungan pemerintah sementara mereka ada di lini paling depan penanganan virus," kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Jumat (20/3).

Distribusi APB secara merata diperlukan karena Presiden Joko Widodo juga sudah mengatakan agar para medis diberikan perlindungan maksimal. Oleh sebab itu, ancaman mogok tidak perlu terjadi bila pemerintah benar-benar telah memenuhi hak-hak tenaga kesehatan.

"Mogok massal pekerja kesehatan di Kendari benar-benar bisa terjadi jika pemerintah tidak menjamin hak-hak mereka. Bahkan bisa meluas ke wilayah lainnya. Dalam situasi darurat ini, jika hak tenaga medis tidak dipenuhi, hak atas kesehatan masyarakat dalam bahaya serius," jelas dia.

Sebab itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah segera memenuhi hak-hak para dokter, perawat, bidan atau pekerja kesehatan lainnya, termasuk memastikan peralatan, pelatihan, dan dukungan psikologis yang memadai.

“Sudah hampir 3000 orang yang menandatangani petisi bersama Amnesty dengan Ikatan Dokter Indonesia dan empat organisasi profesi kesehatan lainnya. Apa artinya? Masyarakat sadar bahwa tenaga medis memang belum terlindungi secara maksimal. Masyarakat merasa hak mereka atas kesehatan juga terancam," ucap dia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Amnesty International Indonesia dengan beberapa responden tenaga medis, diketahui Pemerintah Pusat hanya memberikan masker N95 dan pembelian baju hazmat yang harganya cukup tinggi dibebankan kepada masing-masing rumah sakit.

Sementara, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan, pemerintah sudah menyediakan lebih dari 10.000 alat pelindung diri, dan150.000 masker lebih untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Nantinya, alat kesehatan tersebut juga akan didistribusikan ke dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kemudian didistribusikan ke rumah sakit.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan 2.000 unit alat pemeriksaan cepat corona virus disease atau Covid-19. Ribuan alat tersebut, langsung didistribusikan ke sejumlah dinas kesehatan.

"Pada hari ini, kami sudah terima 2.000 kit untuk pemeriksaan cepat. Hari ini juga sudah kami accept tinggal dikirim (ke dinas kesehatan)," kata Achmad, saat konfrensi pers, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (20/3).

Pemerintah juga akan menyalurkan alat pemeriksaan cepat Covid-19 itu ke dinas kesehatan di tingkat provinsi. Nantinya, dinas kesehatan akan mendistribusikan alat tersebut ke sejumlah rumah sakit.

Yuri mengatakan, penerimaan alat pemeriksaan cepat itu akan diterima pemerintah secara berkala. "2.000 (kit utuk pemeriksaan cepat), harapannya besok sudah bisa masuk lagi," tutur dia.