Pemerintah disebut tidak cukup hanya dengan pulangkan eksil
Negara perlu mengungkapkan permohonan permintaan maaf. Langkah ini sebagai bagian dari keadilan yang harus dipenuhi.
KontraS-Amnesty International kecam penggunaan gas air mata di Semarang
"Kami mempertanyakan keseriusan kepolisian yang ingin berbenah diri dalam melakukan pengamanan pertandingan olahraga."
Amnesty International minta TPNBP bebaskan pilot Susi Air dkk
Selain itu, Amnesty International mendesak pemerintah mengubah pendekatannya dalam menjaga keamanan di Papua.
Amnesty International minta TPNBP bebaskan pilot Susi Air dkk
Selain itu, Amnesty International mendesak pemerintah mengubah pendekatannya dalam menjaga keamanan di Papua.
Jokowi sesalkan pelanggaran HAM berat, Amnesty: Harusnya minta maaf!
Menurut Amnesty International, penyebutan nama-nama peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu saja jauh dari cukup
Amnesty minta Jaksa Agung tuntaskan pelanggaran HAM berat
Meski mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat, namun pemerintah tak kunjung serius menuntaskannya.
Amnesty Internasional sebut KUHP melemahkan jaminan HAM
KUHP seharusnya tidak pernah disahkan sedari awal dan merupakan kemunduran dramatis dari kemajuan HAM di Indonesia.
Amnesty International: Polisi jangan simbolik, gas air mata bahaya
Amnesty menyinggung pedoman internasional soal gas air mata.
Amnesty: TGIPF harus bekerja independen ungkap tragedi Stadion Kanjuruhan
Independensi dibutuhkan karena kasus kekerasan di Stadion Kanjuruhan diduga dilakukan oleh jajaran kepolisian.
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional: Tindakan represif aparat tak bisa dibenarkan
Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup.
Polisi pelanggar kode etik bisa dikenakan beberapa pasal
Terdapat empat poin yang keadaan tersebut berhubungan dengan tindakan dari oknum kepolisian.
Amnesty Indonesia dorong penyidikan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J
Penyidikan lanjutan perlu dilakukan, mengingat ada sejumlah kelemahan dalam pengusutan perkara ini yang dilakukan kepolisian.
PBB serukan perlindungan warga sipil di Ukraina
Amnesty International menerbitkan laporan, dengan mengatakan pasukan Ukraina yang sengaja digelar di daerah pemukiman,
Masyarakat Sipil dorong penyelidikan kasus baku tembak berjalan transparan
Koalisi menilai institusi kepolisian minim pengawasan sehingga berujung pada pelanggaran HAM dan tindakan sewenang-wenang.
Komite Keselamatan Jurnalis nilai penyusunan draf RKUHP minim keterlibatan publik
Hingga kini draft yang beredar belum dikonfirmasi kebenarannya.
Amnesty Internasional sebut penolakan warga Wadas sah
Polda Jawa Tengah didesak bebaskan warga Wadas.
Amnesty kritik cara UNHCR dan RI perlakukan pengungsi Afghanistan
"Mereka bukan kriminal. Mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan."
Penambahan pasukan ke Papua setelah pernyataan KSAD, Amnesty : Retorika saja
KKB bukanlah organisasi, tetapi istilah yang digunakan pemerintah untuk menyebut kelompok yang melakukan tindakan kriminal di Papua.
Selesaikan konflik Papua, pemerintah perlu tiru Gus Dur-SBY
"Mereka saudara-saudara kita, perlu dirangkul, apa yang mereka suarakan, termasuk keinginan untuk merdeka."
Amnesty anggap perintah Jaksa Agung tak selesaikan kasus HAM berat
Menurut Usman, Burhanuddin juga tidak memperlihatkan independensi untuk membawa kasus pelanggaran HAM berat ke persidangan.
Amnesty desak pemerintah Niger atasi kekerasan terhadap anak
Pemerintah Nigerien dan mitra internasionalnya harus segera mengambil tindakan untuk memantau dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Amnesty respons somasi Luhut ke Haris Azhar
Usman Hamid menyampaikan, jika ada data kurang akurat maka pihak Menko Luhut wajib membeberkan informasi kementerian yang dipimpinnya.
Tangkap, pukul, tembak: Kekerasan aparat terhadap pelanggar lockdown
Di beberapa negara, protes terhadap lockdown terjadi dan menimbulkan kericuhan.
Spyware Pegasus
Pegasus, spyware bikinan NSO Group yang berbasis di Israel, terdeteksi telah memata-matai puluhan ribu nomor telepon seluler sejak 2016.
Amnesty Internasional minta KPK hormati penyelidikan Komnas HAM
KPK transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang kriteria yang membuat 75 pegawai ini tidak lolos TWK.
