Distribusi bansos Covid-19 Jatim dinilai tak beres

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur menemukan 'ketidakberesan' penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Padahal, paket kebijakan ekonomi Pemprov Jatim ini merupakan hasil pemangkasan beberapa belanja prioritas dalam anggara pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Tak tanggung-tanggung, pemangkasan itu mencapai 30 hingga 35% dari APBD Jatim. "Pemangkasan ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19,” kata Tim Koordinator KNPI Jatim Covid-19, Imam Syafii, usai hearing dengan Komisi A DPRD Jatim, di Surabaya, Senin (18/5/2020).

Penanganan dampak Covid-19 ini memiliki sembilan skema bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ketidakberesan penyaluran bansos di Jatim ini diketahui setelah ada keluhan terkait tumpang tindih data, antara penerima bantuan satu pos dengan lainnya.

“Terjadi tumpang tindih di pos tertentu sudah menerima, namun juga masih dapat dari pos lainnya. Sementara ada yang seharusnya terdampak malah tidak dapat bansos,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku sering mendapat pengaduan terkait kriteria penerima yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Bahkan, sambung dia, di beberapa tempat ada oknum yang memanfaatkan bansos untuk keuntungan pribadi.

Imam mengaku permasalahan dalam penyaluran bansos itu didapat setelah tim KNPI turun ke daerah sampai tingkat kelurahan. Selain menerima pengaduan masyarakat melalui call center.

Dengan adanya temuan tersebut, KNPI Jatim berharap semua penggunaan dana untuk percepatan penanganan Covid-19 tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sementara itu ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI Istu Hari Subagyo mengatakan, kedatangan KNPI Jatim menemui komisi A DPRD Jatim untuk sinkronisasi antar KNPI Jatim dalam penanganan Covid-19.

“KNPI Jatim ingin berkolaborasi dan memberikan sumbangsih dengan Pemprov Jatim dalam penanganan Covid-19,” bebernya.

Istu menilai, temuan tumpang tindih data merupakan hasil monitoring KNPI. Nantinya temuan itu diserahkan ke Pemprov Jatim untuk ditindaklanjuti, sehingga ke depannya akan dilakukan perbaikan data penerima bantuan.

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar hearing dengan Sekdaprov Jatim untuk menyampaikan temuan-temuan tersebut,” pungkasnya.