sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Komisi III DPR minta Polri usut penyelewengan dana otsus Papua

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Demokrat, Benny Harman, meminta Polri menyelidiki dugaan korupsi dana otsus Papua.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 19 Feb 2021 14:23 WIB
Komisi III DPR minta Polri usut penyelewengan dana otsus Papua
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua dari anggaran yang dikucurkan Rp126 triliun.

"Saya minta KPK masuk Papua, menyelidiki dugaan korupsi dana otsus Papua, membawa para pelakunya ke pengadilan," ujarnya saat dihubungi Alinea, Jumat (19/2).

Polri mengendus dugaan penyelewengan dana otsus Papua. Penyimpangan disinyalir berupa pemborosan hingga penggelembungan (markup) pengadaan sejumlah fasilitas umum.

Kepala Biro Analis Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri, Brigjen Achmad Kartiko, menyebut, dugaan penyelewengan ditemukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil laporannya. Di dalamnya tertulis, ada potensi pemborosan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran otsus Papua.

Sponsored

"Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Ada markup dalam bidang tenaga kerja, tenaga listrik dan surya, pembayaran fiktif,” katanya dalam Rapat Pimpinan Polri 2021 secara daring, Rabu (17/2).

Tak hanya itu, Kartiko menilai, terdapat laporan fiktif yang dilakukan untuk pembayaran sejumlah pembangunan. Kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp1,8 triliun.

"Ada juga kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air) sekitar Rp9,67 miliar," jelasnya.

Berita Lainnya