Dua kepala SKPD DKI mundur, PSI salahkan Gubernur Anies

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas mundurnya dua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Menurut William, hal ini justru menegaskan gaya kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"Dari cara Gubernur Anies yang selalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, menyalahkan anak buah, menyalahkan gubernur sebelumnya, terlihat jelas gaya kepemimpinan macam apa," kata William di Jakarta, Jumat (1/11).

William mengatakan, dirinya tidak menyalahkan Aparatur Sipil Negara di Pemprov DKI terkait kejanggalan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, para ASN di bawah Anies justru siap untuk bersikap transparan.

"Mereka sudah terbiasa dikritisi, dikuliti. Yang enggak transparan ini kan sebenarnya Gubernur Anies Baswedan karena kontrol kebijakan ada di gubernur. Semua tanggung jawab ada di gubernur," katanya.

Karena itu, kata dia, mundurnya dua pejabat Pemprov DKI itu harusnya menjadi momentum bagi Anies untuk mengevaluasi gaya kepemimpinannya. Bagi dia, sebagai seorang pimpinan, Anies siap pasang badan melindungi anak buahnya, terkait dengan polemik kejanggalan anggaran yang terjadi.

Dia pun berharap, pergantian jabatan di dua SKPD tersebut tidak menghambat proses pembahasan APBD DKI Jakarta 2020. Hal ini mengingat proses pembahasan anggaran akan berakhir pada 30 November. Saat ini, proses pembahasan KUA-PPAS pun belum selesai.

"Jadi harus dipastikan kepala Bappeda yang baru mengerti visi pak Anies Baswedan, mengerti teknis penganggaran sehingga kritik-kritik yang dilayangkan dijadikan evaluasi untuk ke depan," ucap William.

Di tengah pembahasan anggaran DKI 2020, dua pimpinan SKPD Pemprov DKI mengundurkan diri. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mundur dari jabatannya pada Kamis (31/10). Kemudian, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan melakukan hal yang sama pada Jumat (1/11).

Pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI ini dilakukan di tengah polemik kejanggalan anggaran yang tercantum dalam rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta. Terdapat sejumlah pos anggaran dalam rancangan tersebut yang dinilai tak wajar.

Di antaranya adalah anggaran influencer Rp5 miliar, pembelian lem aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, pembelian tinta printer Rp407,1 miliar, hingga pengadaan kertas Rp213,3 miliar. (Ant)