sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dukcapil DKI catat 26.000 pendatang baru di Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat terdapat 26.000 pendatang baru ke Ibu Kota.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Senin, 08 Jul 2019 21:41 WIB
Dukcapil DKI catat 26.000 pendatang baru di Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat terdapat 26.000 pendatang baru ke Ibu Kota.

Kepala Dukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, saat ini telah memberikan 26.000 surat keterangan domisisli sementara (SKDS) kepada pendatang baru di Ibu Kota. 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dar realisasi program Pelayanan Bina Kependudukan. "SKDS yang sudah dikeluarkan ada 26.000, setelah setahun harus diperpanjang," kata Dhani saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/7).

Dhany menyebut, pada tahun lalu Dukcapil DKI hanya memberikan sekitar 20.000 SKDS. Artinya, pada tahun ini telah terjadi lonjakan sebanyak 6.000 SKDS yang terlayani.

"Tahun kemarin masih belum fokus pelayanan, kalau sekarang kan kami fokus dan gencar tuh. Tahun ini meningkat 6.000 SKDS yang terlayani," ujar Dhany.

Lebih lanjut, Dhany menyebut hingga hari ini sudah tercatat 37.443 pendatang baru. Adapun dari jumlah tersebut, sebesar 30% memiliki tujuan bekerja.

"Paling banyak ya untuk bekerja, kedua pendidikan sebesar 23%, dan sisanya ikut suami dinas, serta tujuan lainnya," kata Dhany.

Sementara itu, Jakarta Timur menjadi wilayah favorit bagi pendatang baru. Sebab, kata Dhany, sebagian besar mereka datang ke Jakarta Timur.

Sponsored

"Paling banyak ke Jakarta Timur, karena di situ pusat industri, ada pasar induk juga di sana, pasar Cipinang dan Kramat Jati. Belum lagi pusat-pusat industri kerajinan," ucap Dhany.

Selain itu, sebagian besar dari pendatang baru itu tidak berniat untuk pindah domisili dan menjadi warga DKI tetap. 

"Kantor pusat kadang mengirim pekerja ke cabang-cabangnya jadi belum tentu menetap selamanya. Kedua, sering ada survei kenapa mereka enggak mau pindah, kepala desa mereka melarang. Jadi, kaitannya dengan suara Pilkades," katanya.