Indonesia adopsi rekomendasi Bank Dunia dalam menerapkan urbanisasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mengadopsi prinsip-prinsip Augmented, Connect, Target (ACT) yang direkomendasikan Bank Dunia dalam pengaturan dan penerapan urbanisasi.

“Indonesia sudah menerapkan prinsip yang Bank Dunia sarankan,” kata Sri Mulyani di Hotel Pullman Jakarta, Kamis.

ACT merupakan rekomendasi dari Bank Dunia tentang pengelolaan urbanisasi di Indonesia yang lajunya terlalu cepat, namun tidak diimbangi dengan pembangunan sehingga berdampak pada lambatnya distribusi kesejahteraan, inklusivitas dan pembangunan kota yang layak huni.

Dalam laporan Bank Dunia, ACT yang terdiri dari Augmented, Connect, Target itu memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan arah tujuannya, seperti Augmented yang mengacu pada peningkatan mutu layanan dasar dan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang, serta mengurangi ketimpangan SDM.

Connect yaitu menghubungkan orang dengan pekerjaan dan layanan dasar di dalam kota serta menghubungkan kawasan perkotaan yang memiliki ukuran berbeda satu sama lain dengan daerah pedesaan di sekitarnya dan pasar internasional.

Sedangkan Target yang berarti memastikan tempat dan orang yang tertinggal agar bisa merasakan manfaat dari adanya urbanisasi seperti kemakmuran dan kesejahteraan serta membuat kota-kota menjadi layak huni.

"Kesemuanya telah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2020,” ujar Sri Mulyani.

APBN sudah terdiri dari investasi pengembangan human capital dalam rangka mendukung urbanisasi, yaitu melalui anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sebesar Rp508,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp132 triliun.

"Kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar dan bantuan non tunai,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp423,3 triliun dalam APBN 2020 untuk pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kawasan perkotaan yang layak huni dan merata serta adil bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Setelah kota-kota di Pulau Jawa sudah saling tersambung dan terintegrasi melalui berbagai pembangunan, maka akan dilanjutkan untuk luar Pulau Jawa sehingga berbagai aktifitas termasuk perekonomian bisa merata dari Sabang hingga Merauke.

“Kami melihat Jawa bukan lagi pulau tapi kota menyambung menjadi satu. Ini terjadi ketika infrastruktur dibangun seluruhnya jadi di luar Jawa juga akan dibangun, baik melalui jalan, pelabuhan, dan bandara supaya pusat ekonomi lebih ke internasional,” katanya.

Pemerintah akan menyiapkan segala instrumen yang diperlukan untuk dapat mendorong urbanisasi agar lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai seperti yang disarankan Bank Dunia.

“Dibutuhkan instrumen lain pemerintah supaya kita bisa meningkatkan kinerja perkotaan dan daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan,” ujarnya.

Desentralisasi yang selama ini berjalan juga akan terus dikaji untuk melihat efektivitas dari setiap anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah, dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Desentralisasi 15 tahun untuk Indonesia kembali mereview transfer (Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD) ini untuk memastikan setiap rupiah bisa memberi akses yang setara dengan kesejahteraan,” katanya. 

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan survei World Bank, setiap kenaikan 1% urbanisasi di China bisa meningkatkan 3% PDB. Di Asia Pasifik dan Asia Timur, bisa meningkatkan PDB hingga 2,7%," kata Bambang di Jakarta, Kamis (3/10).

Indonesia belum memanfaatkan urbanisasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari kenaikan 1% urbanisasi yang hanya bisa meningkatkan 1,4% PDB. Padahal sebanyak 55% populasi penduduk Indonesia tinggal di wilayah urban. 

Belum maksimalnya urbanisasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan kegagalan mendefinisikan wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pusat urbanisasi yakni metropolitan.

Area metropolitan masih kental dengan wilayah di Jabodetabek, padahal banyak masyarakat yang kerja di Jakarta tetapi tinggal di luar area tersebut seperti Cikarang dan Karawang di Timur Jakarta, Cipanas dan Cianjur di Selatan Jakarta, dan Serang di Barat Jakarta.

"Indonesia selalu berpikir metropolitan hanya Jabodetabek. Padahal sebenarnya tidak hanya Jabodetabek saja, tapi kita harus menyesuaikan. Metropolitan lebih besar sehingga harus mendefinisikan dengan benar berdasarkan data," katanya. (Ant)