Redakan koflik Papua, EMLI-Indonesia usul bentuk gugus tugas 

Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia) mendesak pemerintah membentuk gugus tugas untuk menangani krisis di Papua. Menurut Sekretaris EMLI-Indonesia Viktus Murin, gugus tugas perlu dibentuk guna meningkatkan partisipasi warga asli Papua dalam meredakan konflik. 

"Tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah Papua kecuali masyarakat Papua sendiri dengan kerja sama pemerintah pusat,” ucap Viktus dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (1/9). 

Dalam pelaksanaannya, Viktus menuturkan para pemimpin komunitas lokal yang memahami betul masalah mendasar di Papua harus membangun kemitraan intensif dengan pemimpin umat beragama di Papua, seperti 
Sinode Gereja, Keuskupan, Majelis Ulama Indonesia, dan para tokoh adat.

"Dengan melibatkan peran serta aktif pemimpin komunitas lokal Papua, gugus tugas itu diharapkan menyatukan semua komponen masyarakat Papua untuk lebih mengenal semangat kesatuan sebagai bangsa Indonesia," kata dia. 

Ketua Umum Gerakan Papua Muda Indonesia Roger Melles menjelaskan, selama ini keharmonisan antarpemeluk agama di Papua sudah cukup kuat. Jika dibentuk, ia berharap, gugus tugas dapat mempererat jalinan persaudaraan antarumat beragama di Papua. 

“Kami punya pandangan ‘satu tungku, tiga batu' (atau) satu Tuhan, bermacam keyakinan. Urusan agama sudah beres di Papua,” kata dia. 

Roger mengatakan, pembinaan komunitas lokal melalui gugus tugas bakal dimaksudkan untuk memutus kesenjangan informasi mengenai program-program pemerintah pusat di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

“Kesenjangan informasi membuat masyarakat di Papua selalu merasa tertinggal. Padahal kami orang Papua menerima semua pembangunan yang dijalankan pemerintah," kata dia. 

Koordinator EMLI-Indonesia Adhyaksa Dault menambahkan, pentingnya pembinaan gugus tugas secara terus-menerus agar konflik di Papua tidak terulang di kemudian hari. Dalam waktu dekat, ia mengatakan, akan membahas usulan itu dengan Kementrian Pertahanan dan Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Jangan sampai ada yang mencipratkan lagi api kebencian. Penyelesaian tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, juga tidak dengan upaya sekadar formalitas,” ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga pada zaman Kabinet Indonesia Bersatu itu.