PPKM belum kuat, epidemiolog UI minta Jokowi berlakukan WFH 100%

Ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan work from home (WFH) 100%. Kebijakan WFH 100% diharapkan dapat menurunkan penambahan kasus Covid-19 yang 'menggila' belakangan ini.

Di sisi lain, pekerja informasi tetap diperbolehkan melakukan kegiatan ekonominya. “Saya sudah mengusulkan kepada Pak Jokowi, baik langsung maupun tidak langsung, mudah-mudahan disampaikan pak Ali (Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin) juga, untuk sementara seminggu ini semua pegawai, semua orang yang digaji, apakah digaji swasta, apakah digaji oleh pemerintah, libur dulu seminggu,” ucapnya dalam diskusi virtual, Minggu (27/6).

Menurut Pandu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih belum kuat dalam pelibatan peran serta masyarakat. Posko PPKM mikro dinilai perlu dioptimalkan untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk bergotong royong membantu dan saling mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan (5 M/menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas).

Sebab, mutasi Covid-19 dengan peningkatan kecepatan penularan dan keganasannya tetap saja dapat dicegah dengan disiplin protokol kesehatan. 

Rumah sakit saat ini kewalahan menampung lonjakan pasien Covid-19. Untuk pasien bergejala ringan, kata dia, sebaiknya memang diisolasi secara komunal di balai desa atau gedung kelurahan yang tidak terpakai.

Diharapkan, warga setempat bahu membahu membantu mereka yang harus melakukan isolasi mandiri. “Ini bersama-sama mengendalikan pandemi (masyarakat harus menertibkan diri disiplin protokol kesehatan), karena enggak mungkin pemerintah mengendalikan sendiri,” tutur Pandu.

Ia pun mengingatkan, pejabat publik harus dapat menjadi teladan. Jadi, pejabat publik harus berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak bertentangan dengan instruksi presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19. "Kalau bertentangan orang jadi bingung, gubernur/bupati harus semua bersama, jangan ada pertemuan, ada pesta dan macem-macem. Kok ada kebijakan dilarang mudik, tetapi wisata dibuka, jadi ini kita harus secara komprehensif betul-betul semua sadar (penting bersama-sama disiplin protokol kesehatan),” ujar Pandu.

Presiden Jokowi, kata dia, perlu segera mengundang semua pemuka agama untuk membantu pelibatan peran serta masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Sebagai pemimpin informal, masih banyak pemuka agama yang berbeda pandangan dengan pemerintah dalam konteks penanganan pandemi Covid-19.

“Kita sudahi dulu pertikaian. Semua akan bekerja sama, kita akan menyelesaikan 2022 bisa selesai, kita harus punya target,” ucapnya.