Fraksi PPP minta Menkeu tambah anggaran deradikalisasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2022, Selasa (25/5).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Rahmad Gobel dan Muhaimin Iskandar. Sementara, Ketua DPR Puan Maharani hadir dalam rapat secara virtual. Adapun Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tidak tampak dalam rapat paripurna ini.

Rapat juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Pada kesempatan pertama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diberikan kesempatan pertama menyampaikan pandangan. Setidaknya ada 11 pandangan terkait KEM-PPKF.

Salah satu fokus fraksi PPP DPR adalah soal dana deradikalisasi dan perhatian terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Juru bicara fraksi PPP, Syamsurizal, mengatakan, mengingat masih maraknya terorisme di Tanah Air, pihaknya meminta perlunya anggaran deradikalisasi dalam jumlah yang lebih besar.

"Melalui pendidikan keagamaan informal, di kalangan narapidana terorisme melalui Kementerian Agama (Kemenag), melibatkan tokoh agama berhaluan moderat," ujar Syamsurizal dalam rapat.

Menaikkan anggaran penanggulangan terorisme sebelumnya disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp304,7 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. 

Boy mengatakan BNPT sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 515,9 miliar untuk 2021.

Anggaran itu terbagi untuk belanja pegawai Rp38,4 miliar, belanja barang operasional Rp30,04 miliar, belanja barang non-operasional Rp374,7 miliar, dan belanja modal Rp72,6 miliar.

Jika merujuk rencana kerja BNPT, anggaran tersebut dialokasikan untuk program penanggulangan terorisme yang terbagi menjadi lima kegiatan. Yakni, penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi sebesar Rp158,5 miliar; penanggulangan terorisme bidang penindakan dan pembinaan kemampuan sebesar Rp137,02 miliar.

Selanjutnya, penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional sebesar Rp27,7 miliar; dukungan manajemen dan SDM sebesar Rp190,3 miliar; dan pengawasan internal Rp2,2 miliar.

Terkait UMKM, Syamsurizal menyebut lebih kurang 97% pekerja di Indonesia didominasi oleh para pekerja UMKM. Selain itu, UMKM berperan menampung para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor formal dan 56% pekerja berada di sektor informal.

"Tanpa adanya pemulihan UMKM yang cepat dan terukur maka serapan tenaga kerja akan menjadi lemah," jelasnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, lanjut Syamsurizal, sebanyak 87,5% UMKM mengalami krisis karena pandemi. "Kami meminta pemerintah menciptakan ekosistem bisnis UMKM, terutama pemodernan skill, marketing dan lapangan usaha yang kreatif," pintanya.