sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gadis 15 tahun bunuh sepupu karena cabul, Komnas Perempuan: Ingat kasus NF

Kepolisian diminta menggunakan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 23 Feb 2021 15:49 WIB
Gadis 15 tahun bunuh sepupu karena cabul, Komnas Perempuan: Ingat kasus NF
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ditangkap polisi setelah diduga membunuh sepupunya, NB. MS mengaku terpaksa membela diri, karena hendak diperkosa pria berusia 48 tahun tersebut.

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi meminta, aparat kepolisian menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebagai pedoman. 

Menurut dia, juga melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

"Mengingat kepolisian belum memiliki peraturan internal terkait pedoman pemeriksaan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum), maka kepolisian dapat menjadikan peraturan di kejaksaan dan pengadilan sebagai referensi dalam memeriksa perkara korban kekerasan seksual," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2).

Dalam pemeriksaan perkara, kata dia, penyidik perlu mempertimbangkan kesetaraan gender dengan mengidentifikasi fakta terkait ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; diskriminasi; dampak trauma psikis yang dialami korban; ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam proses penggalian fakta dalam kasus pembunuhan tersebut, Siti mengingatkan, penyidik kepolisian dilarang menunjukkan sikap dan mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, ataupun mengandung stereotip gender. 

Selain itu, penyidik pun dituntut tidak mempertanyakan dan mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku maupun meringankan hukuman pelaku. Banyaknya kasus inses menunjukkan perempuan sejak usia anak sudah dalam situasi yang tidak aman. 

Bahkan, dia menegaskan, ancaman kekerasan seksual berasal dari keluarganya yang semestinya memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya.

Sponsored

Ia pun menjelaskan, anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikologis mendalam. Apalagi, pelaku kekerasan seksual masih memiliki hubungan kekeluargaan. Jadi, korban lebih memilih bungkam dan tidak segera mencari bantuan.

"Trauma psikologis dan ketidakberdayaan kemudian diekspresikan dalam bentuk kemarahan baik kepada pelaku atau orang lain pernah ditemui dalam kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) NF (15 tahun) (di Sawah Besar, Jakarta Pusat) yang diperkosa tiga orang, yaitu paman dan pacarnya mengekspresikan kemarahan dan ketidakberdayaannya terhadap balita tetangganya," tutur Siti.

Berita Lainnya

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:11 WIB

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:17 WIB

Perpres 10/2021 Batasi Peredaran Miras Ilegal

Selasa, 02 Mar 2021 13:00 WIB