Rumah penampungan imigran rawan terjadi tindak kekerasan
Dirjen Imigrasi hanya mempunyai puluhan rumah dan ratusan ruang detensi imigrasi yang tersebar di Indonesia.
Pemerintah didesak terbitkan payung hukum cegah doxing berbau seks
Tidak adanya payung hukum dan lemahnya literasi masyarakat menjadi penyebab terjadinya doxing.
Komnas Perempuan: Penentang RUU PKS salah pahami definisi
Draf RUU PKS dinilai telah sesuai dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
Komnas Perempuan: Jakarta provinsi kedua dengan kekerasan seksual tertinggi
Terdapat 2.318 laporan kekerasan seksual di Jakarta dari awal 2018 sampai Maret 2019.
Kekerasan di ranah publik didominasi kekerasan seksual
Pencabulan menjadi kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi.
Pengaduan kekerasan perempuan di 2018 meningkat 14%
Provinsi Jawa Tengah masih menempati posisi teratas kasus kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan: Penolak RUU PKS ingin pezina dan LGBT dihukum
Penolak RUU PKS berkeinginan mengubah sistem, bahwa kasus perzinahan yang sebelumnya merupakan delik aduan menjadi delik formil
Pengesahan RUU PKS masih hadapi kendala
Masih ada sebagian masyarakat yang menolak RUU tersebut
Komnas Perempuan: Stop eksploitasi VA di kasus prostitusi daring
Pemberitaan media seputar artis VA dinilai menghakimi dan menyalahkan perempuan.
RUU penghapusan kekerasan seksual didorong segera disahkan
"Hingga kini RUU tersebut tak kunjung dibahas, sementara korban kekerasan seksual terus berjatuhan."
Timses Jokowi-Maruf sayangkan pelecehan seksual Baiq Nuril tak diusut
TKN Jokowi-Maruf prihatin terhadap proses hukum yang dihadapi oleh mantan staf honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril.
Presiden Jokowi didesak berikan amnesti bebaskan Baiq Nuril
Amnesti presiden dalam kasus Baiq Nuril dinilai bukan merupakan intervensi presiden.
Grace Natalie: PSI tidak ingin mendukung pelacuran agama
"Kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik."
Komnas Perempuan: Ada 235 perda diskriminatif di Indonesia
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyatakan, ada 421 produk kebijakan yang diskriminatif di Indonesia.
Baiq Nuril: Korban pelecehan seksual yang terjerat UU ITE
Baiq Nuril mengalami pelecehan seksual verbal, namun malah dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual
Banyak kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di luar hukum berujung kawin paksa.
