sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gaduh kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan

Persamuhan di Petamburan berbuntut panjang. Acara yang menimbulkan kerumunan itu dituding melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 20 Nov 2020 15:59 WIB
Gaduh kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 563.680
Dirawat 80.023
Meninggal 17.479
Sembuh 466.178

Ribuan orang berpakaian serba putih menyemut di sepanjang Jalan KS Tubun menuju Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11) malam. Gemuruh takbir riuh saling bersahut.

Di sekitar kediaman imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, massa yang sudah berkerumun bersorak-sorai ketika Rizieq naik ke atas panggung. Malam itu, acara maulid Nabi Muhammad SAW dan resepsi pernikahan anak perempuan sang imam besar digelar.

Terlihat, para tamu yang hadir sebagian besar mengenakan masker. Namun, akibat terlalu padat kerumunan massa, membuat jaga jarak mustahil diterapkan. Desak-desakan membuat salah seorang simpatisan Rizieq dari Condet, Jakarta Timur, Wahyu menyerah. Ia mencari titik yang agak lengang, sedikit menjauh dari kerumunan.

“Sumpek dan rame banget. Cari tempat lega aja lah,” kata Wahyu ketika berbincang dengan reporter Alinea.id di lokasi, Sabtu (14/11).

Wahyu mengaku sudah dua kali ikut rangkaian acara FPI, sejak Rizieq pulang ke tanah air pada 10 November lalu. “Saya juga ikut acara habib di Megamendung (Kabupaten Bogor),” kata dia.

Acara di Megamendung diadakan pada 13 November lalu. Saat itu, Rizieq memberikan ceramah di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI. Ribuan simpatisannya turut hadir di acara itu.

Alasan Wahyu turut hadir ke acara yang digelar FPI, lantaran melihat banyaknya orang yang menyambut kedatangan sang imam besar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Tak sedikit pun kekhawatiran Wahyu, meski pandemi Covid-19 masih mengancam.

"Mau lihat habib," ujarnya.

Sponsored

Hariri, warga asal Ciledug, Tangerang yang datang ke hajatan di Petamburan, juga punya alasan serupa dengan Wahyu.

“Saya memang dari dulu sering ngikutin acara Habib Rizieq. Jadi, pas beliau pulang, saya ikutin terus,” kata dia.

Tak sedikit pun keraguan Hariri untuk datang ke Petamburan. Sebab, ia menilai, Pemprov DKI Jakarta tak mempermasalahkan acara itu.

"Yang ngelarang kan pemerintah pusat. Lagi pula yang penting mah pakai masker aja," ucapnya.

Robi, warga Cililitan, Jakarta Timur punya alasan lain hadir di acara itu. Ia ikut serta karena diajak guru ngajinya, yang simpatisan Rizieq. “Ane ke sini nemenin guru ane,” kata dia.

 Imam Besar FPI, Rizieq Shihab (tengah), memberikan orasi di depan para pendukungnya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020)./Foto Twitter Habib Rizieq.

Tanggung jawab gubernur

Meski begitu, persamuhan di Petamburan berbuntut panjang. Acara yang menimbulkan kerumunan itu dituding melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sehari setelah hajatan itu digelar, Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi kepada pimpinan FPI Rizieq Shihab sebesar Rp50 juta. Sanksi itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP Nomor 2250/-1.75.

Ada dua aturan yang dilanggar, yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Bukan hanya itu. Pada 17 November, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait kerumunan di Petamburan. Sebelumnya, pada 16 November, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto dan Kapolres Bogor AKBP Roland Rolandy juga dicopot.

Polri juga tidak akan memberikan izin keramaian reuni 212 yang rencananya digelar di area Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 2 Desember mendatang. Ketika diklarifikasi soal izin reuni 212, Sekretaris Umum FPI Munarman enggan berkomentar.

Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Presidium Alumni (PA) 212 tak memaksakan menghelat reuni atau semacamnya, yang berpotensi menciptakan kerumunan.

“Kami menyarankan, lebih baik reuninya dilakukan secara virtual,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11).

Terkait pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan, Anggara menyebut PSI bakal menggulirkan hak interpelasi, meminta keterangan Anies, karena dinilai telah melakukan pembiaran terjadinya kerumunan. Meski begitu, kata dia, pemanggilan ini tak ada urusannya dengan politik.

"Ini adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta,” ucapnya.

“Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.”

Anggara menilai, Anies tak konsisten dan tebang pilih dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika Pemprov DKI tidak memberikan contoh, ia khawatir segala aturan terkait protokol kesehatan yang sudah dibuat tak ada maknanya lagi.

Sementara itu, advokat sekaligus politikus PDI-P Henry Yosodiningrat menilai, seharusnya Rizieq bisa menahan nafsunya dengan tidak memancing timbulnya kerumunan karena di tengah pandemi. Henry memandang, rangkaian acara yang digelar Rizieq bermotif menaikkan tensi politik.

“Mereka harus memahami bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat,” katanya saat dihubungi, Selasa (17/11).

Pemerintah terlihat sangat hati-hati, bahkan terkesan berkompromi terhadap kasus ini. Sehingga, kata dia, terlihat kurang tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Ketidaktegasan pemerintah inilah, yang menurut Henry, membuat beberapa pihak menjadi “korban”.

"Ada dua orang kapolda dan kapolres yang dicopot. Sebetulnya mereka ini juga enggak bisa disalahkan. Karena melihat posisi serba salah," ucapnya.

 Kerumunan massa di acara maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak pimpinan FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020)/ Kudus Purnomo Wahidin.

Sanksi harus berjalan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Rumadi Ahmad menilai, FPI tak bisa membenarkan tindakan pengumpulan massa dengan alasan apa pun. Apalagi alasan akan menggelar reuni 212, bila terjadi pelanggaran di Pilkada Serentak 2020.

"Mematuhi protokol kesehatan adalah kewajiban syar'i yang harus ditegakkan semua," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (18/11).

Ia menegaskan, urusan Pilkada Serentak 2020 punya koridor dan ranah hukum yang berbeda dengan kerumunan yang terjadi di Petamburan. Maka, menurut dia, tak tepat bila PA 212 menjadikan alasan pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020 sebagai dasar menggelar reuni 212. Sebab urusan pilkada memiliki koridor dan ranah hukum yang berbeda dengan kerumunan yang terjadi di Petamburan.

"Bawaslu juga terus mengawasi, mencatat, dan memperingatkan kalau terjadi pelanggaran," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, sebagai seorang Gubernur DKI, Anies merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas situasi di Ibu Kota. Tak heran, Anies menjadi orang yang paling disalahkan publik dalam perkara kerumunan di Petamburan. Hal itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, yang berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana otonomi pemerintah daerah bisa hingga ke level kabupaten/kota.

"Jadi, kenapa Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) enggak begitu dipermasalahkan? Karena beda pijakan UU. Dia enggak bisa ngangkat wali kota kayak Anies," tuturnya saat dihubungi, Rabu (18/11).

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai, persoalan kerumunan di Petamburan sangat politis. Maka, tak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi pandemi.

"Masalah ini erat kaitannya dengan masalah hukum yang menjerat pimpinannya," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (18/11).

Satria memandang, FPI tengah berusaha mencari titik lemah pemerintah untuk melakukan “serangan balik” bermotif politik. Dengan begitu, Satria menyarankan pemerintah mengedepankan lobi yang lunak, agar FPI tak bereaksi berlebihan saat pandemi Covid-19 sekarang. Semisal, gelombang aksi massa.

Infografik kerumunan massa FPI. Alinea.id/Bagus Priyo.

"Lebih baik elite-elite pemerintah menemui pimpinan FPI secara senyap, tanpa publikasi yang berlebihan,” katanya.

“Dalam kebijakan publik, ini disebut soft power. Negara bisa menggunakan tokoh-tokoh Islam di kabinet."

Kendati demikian, Satria memandang, penegakan hukum terhadap FPI tetap harus berjalan, agar tak menjadi preseden buruk bagi organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berimbas pada buruknya penanganan pandemi.

"Kerumunan kemarin bukan hanya pimpinan dan massa, tapi salah organisasi. Sehingga sanksi harus diberikan negara berupa pencekalan atau pembubaran," ucapnya.

Geliat staycation pengusir penat

Geliat staycation pengusir penat

Jumat, 04 Des 2020 16:55 WIB
Kasak-kusuk posisi staf khusus menteri

Kasak-kusuk posisi staf khusus menteri

Kamis, 03 Des 2020 16:21 WIB
Berita Lainnya