Gobel minta Kemendag bedakan mafia dan penimbun pangan

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan dapat membedakan mafia dan penimbun pangan. Menurutnya Kemendag harus bisa membedakan mana yang menimbun dan mana yang menyimpan minyak goreng.

"Kalau misal pemerintah menyebut ada mafia pangan itu saya enggak tahu mana yang dimaksud. Jangan sampai  penimbunan juga termasuk penyimpanan, yang penyimpanan itu disebut penimbunan," kata Rahmat di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

"Kalau pabrik itu membutuhkan minyak goreng sebagai bahan baku itu namanya penimbunan. Nah, kita harus meluruskan semua pengertian-pengertian dari pada penyimpanan dan penimbunan," sambungnya.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, mafia pangan sengaja diciptakan dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Justru, kata dia, yang ada sekarang adalah para pengusaha yang ingin mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut.

"Kalau mafia pangan itu memang dari awal sengaja diciptakan. Nah, yang ada sekarang itu para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah yang memungkin kan mereka untuk mendapatkan keuntungan," ujarnya

Menurut dia, sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah terkait peraturannya. Apakah sudah membangun iklim yang baik bagi orang untuk berdagang dan berinvestasi. 

"Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya, jangan akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain, menurut saya persoalan utama adalah di peraturan pemerintah sendiri," ungkapnya.

Rachmat meminta pemerintah harus mengevaluasi kembali soal pencabutan peraturan menteri perdagangan (Permendag) terkait harga eceran tertinggi (HET) yang baru-baru ini dikeluarkan. 

"Pemerintah harus evaluasi kembali apakah sudah tepat atau tidak. Perdagangan itu harus kita perhatikan," ujarnya

Dia juga berharap Kemendag dan jajarannya bisa mengontrol dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan dan melihat ketersediaannya minyak curah di lapangan.

"Saya kira pemerintah ada badan pengawasan, ada badan perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Nah itu harus turun ke lapangan semua untuk melihat. Sebetulnya bisa diatur," pungkasnya.