ICW: OTT Bupati Nganjuk dipimpin pegawai gagal TWK

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, dipimpin satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berdasarkan informasi, pegawai yang dimaksud adalah Harun Al Rasyid selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK. "OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK," katanya kepada Alinea, Senin (10/5).

Kurnia berpendapat, OTT tersebut menunjukkan TWK hanya akal-akalan untuk menjegal penyidik yang berdedikasi terhadap pemberantasan korupsi.

"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap Tanah Air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu? Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri," jelasnya.

Dia menambahkan, upaya menjegal pegawai melalui TWK memperlihatkan kondisi lembaga antirasuah yang kian mengkhawatirkan. "Tatkala ada pegawai yang bekerja maksimal malah disingkirkan oleh pimpinan KPK sendiri dengan segala cara."

Hal senada diungkap mantan Juru bicara KPK, Febri Diansyah. Dirinya menyebut, pegawai yang tidak lolos TWK memiliki andil besar dalam menyelamatkan muka komisi pascarevisi undang-undang.

"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pascarevisi UU & pimpinan baru ternyata ditangani penyelidik/penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Misal, OTT KPU, Bansos Covid-19, benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk, dll," twitnya melalui akun Twitter @febridiansyah, Senin (10/5).