Inpres rampung, Jokowi siapkan dana Rp4 triliun untuk Lombok

Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi presiden (Inpres) dan menyiapkan dana Rp4 triliun untuk penanganan bencana gempa Lombok, NTB.

Jokowi menyatakan sudah menandatangani Inpres mengenai penanganan dampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Inpres sudah," kata Presiden Jokowi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/8).

Menurut Kepala Negara, dengan adanya Inpres itu maka pihak-pihak yang melakukan penanganan di lapangan sudah memiliki payung hukum.

"Itu berarti yang ada di lapangan, kementerian atau lembaga itu memiliki payung untuk pelaksanaan di lapangan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden mengatakan yang penting saat ini adalah bahwa penanganan dampak gempa di Lombok sudah dilakukan secara nasional di mana pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

"Memang ini kita masih pada tahapan-tahapan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian bantuan untuk perbaikan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, masih dalam proses administrasi secara besar-besaran," kata Presiden.

Ia berharap masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya kembali dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di sana mulai bergerak kembali.

"Tapi kita juga harus ingat bahwa masih ada gempa-gempa susulan yang terjadi, seperti tadi malam juga masih terjadi gempa susulan yang cukup besar," katanya.

Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika ditanya mengenai nomor Inpres itu mengatakan tidak hafal.

"Kebetulan nomornya saya enggak ingat ya, karena sedang proses diundangkan," katanya.

Ia menjelaskan intinya Inpres itu mengatur bahwa sebenarnya bencana di Lombok itu penanganannya sepenuhnya sudah seperti bencana nasional.

"Kenapa tidak jadi bencana nasional, kalau bencana nasional maka orang asing itu bisa masuk seenaknya, dan kita masih mampu menangani sendiri, bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan gempa Lombok itu sendiri," katanya.

Ia menyebutkan jika Rabu (22/8) kemarin Wapres Jusuf Kalla yang berangkat ke Lombok, setelah sebelumnya Presiden Jokowi sendiri, maka pada Kamis malam ini Panglima TNI dan Kapolri akan berangkat dan memimpin langsung koordinasi di lapangan.

"Artinya pemerintah pusat begitu menaruh harapan besar. Nah substansi dasar dari Inpres itu adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator, dibantu TNI/Polri, dan tentunya BNPB untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas fasilitas utama yang mengalami kerusakan," katanya.

Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk kebaikan masyarakat yang ada di Lombok, Sumbawa dan sekitarnya tetapi untuk keseluruhan.

"Ketika gempa terjadi, kita perlu belajar dari bangsa bangsa lain seperti Jepang, harusnya kita bersatu untuk menangani itu," katanya.

Sementara itu mengenai besaran anggaran untuk penanganan dampak gempa itu, Pramono mengatakan Menteri Keuangan diberi kewenangan oleh Presiden untuk menutupi kebutuhan itu.

"Jadi tidak benar kalau anggarannya Rp38 miliar, anggarannya Rp4 triliun lebih untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapapun rumah itu, dibagi menjadi 3 klasifikasi, berat, sedang, ringan, masing masing Rp50 juta, Rp25 juta, Rp10 juta, itu saja angkanya sudah besar sekali," katanya.

Ia menyebutkan alokasi anggaran Rp4 triliun bisa bertambah sesuai kebutuhan.

Sumber: Antara

 

Lebih dari 60.000 rumah warga rusak akibat gempa 7 skala Richter yang mengguncang Lombok Utara di NTB, pada hari Minggu 5 Agustus lalu. Hari ini, saat saya masih berada di lokasi bencana, bantuan perbaikan atas rumah warga yang rusak itu mulai disalurkan secara bertahap. Untuk setiap rumah yang rusak berat, pemerintah pusat menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta, yang rusak sedang Rp25 juta. Rumah-rumah warga itu akan mereka bangun sendiri di bawah bimbingan Kementerian PUPR berupa rumah tahan gempa, RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). RISHA adalah rumah knock down yang pembangunannya cepat karena tidak membutuhkan semen dan bata, tapi hanya dengan menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Sejak dikembangkan tahun 2004, sudah ratusan ribu unit RISHA didirikan di lebih dari 60 wilayah di Indonesia, termasuk kurang lebih 10.000 unit di Aceh yang dibangun pasca tsunami Desember 2004. Bahkan di Lombok sendiri sudah berdiri rumah contoh RISHA berupa Balai Dusun Akar-Akar Utara dan Sekolah Adat Bayan, Desa Karang Bajo di Lombok Utara, dan Rumah Susun Kayangan, Lombok Timur setinggi empat lantai. Semuanya masih utuh meski mengalami guncangan gempa 7 skala Richter, pekan lalu.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Aug 13, 2018 at 11:22pm PDT