IPW minta Kapolri baru hapus diskriminasi di Korps Bhayangkara

Indonesian Police Watch (IPW) berharap, Kapolri baru dapat menghapuskan diskriminasi yang ada di Korps Bhayangkara.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan, sejumlah diskriminasi yang sampai saat ini ada di Polri, di antaranya non-Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi kapolda dan tidak adanya kapolda perempuan.

Neta berpandangan, Kapolri harus membenahi persoalan internal dengan langkah awal penghapusan diskriminasi itu.

"Polri sendiri harus menghadapi berbagai persoalan internal yang tak kalah berat. Misalnya adanya sejumlah ketentuan yang diskriminatif, seperti ketentuan non-Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi kapolda, tidak adanya kapolda perempuan, dan lain-lain," tutur Neta dalam keterangan resminya, Rabu (13/1).

Neta berpandangan, masalah yang dihadapi Polri sekarang ini tidak bisa disamakan dengan era kapolri sebelumnya. Pasalnya, saat ini bangsa Indonesia sangat berat menghadapi isu ideologi, agama, radikalisme, separatisme, dan terorisme.

"Bagaimana pun bangsa ini memerlukan Kapolri yang mampu wewujudkan harapan masyarakat dan bukan hanya mampu mewujudkan keinginan satu orang, satu golongan, atau kelompok tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat presiden (Supres) terkait usulan calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Dalam Surpres yang diantar oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno, Presiden Joko Widodo mengusulkan calon tunggal Kapolri, yakni Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.