Soal e-budgeting, Ahok: Semua akan baik jika tak ada niat maling

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab kehebohan publik soal sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sistem e-budgeting merupakan bentuk transparansi.

Bagi Ahok, transparansi diperlukan untuk mencegah praktik korupsi. Menurut dia, semua sistem yang sudah dibangun akan berjalan baik, namun bergantung pada sumber daya manusianya. 

“Sistem tersebut akan berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada,” kata Ahok seperti dikutip Antara pada Kamis (31/10).

Sistem e-budgeting diterapkan ketika Joko Widodo dan Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Inovasi ini bahkan mendapatkan pernghargaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

Sistem ini memicu kehebohan publik setelah proses penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibuka oleh anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia, Aditya William Sarana. Ada sejumlah item anggaran yang dinilai tidak masuk akal karena nilainya cukup besar. Misalnya, anggaran lem Aica Aibon senilai Rp82 miliar. 

Ahok mengaku sudah lupa tata cara penganggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting yang dilaksanakan ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, dirinya sempat mendekam di Mako Brimob karena terjerat kasus penistaan agama. Ahok menjadi Gubernur DKI setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2014.

Namun demikian, kata Ahok, dengan e-budgeting semua orang yang ingin mengetahui pengeluaran uang APBD DKI bisa mendapatkan datanya. Mulai dari pembelian pulpen, lem aibon, bahkan hingga UPS (uninterruptible power supply).

"Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang akan tahu pengeluaran APBD DKI," kata Ahok. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart, sehingga menghasilkan anggaran janggal.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies. 

Menurut Anies, jika pengecekannya dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa. "Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.

Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal di Pemprov DKI Jakarta seperti pengadaan lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Kemudian, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 juga mengomentari anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer yang menelan dana senilai Rp73 miliar, pengadaan cat Rp61 miliar, anggaran antivirus Rp12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp5 miliar. (Ant)